Maraknya demo belakangan ini, terlebih terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi di beberapa daerah, dan berujung anarkhis, membuat jajaran Polres Jember menginisiasi dengan mengundang sejumlah ormas agama dan kepemudaan, Pemkab Jember serta unsur pendidikan untuk mendeklarasikan ‘Jember Tolak Anarkhisme’.
Acara yang digelar di ruang Rupatama Polres Jember pada Jumat (16/10/2020) ini, dihadiri Ketua PCNU Jember dan PCNU Kencong, PD Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Pancasila, FKUB serta UPT Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan sejumlah pelajar.
Menurut Kapolres Jember AKBP. Aris Supriyono SIK, MH, deklarasi ini dilatar belakangi beberapa aksi yang terjadi di Jember beberapa waktu lalu, adanya keterlibatan pelajar, tidak hanya itu, pada aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu juga mengakibatkan beberapa kaca di gedung DPRD Jember pecah akibat lemparan batu.
“Dari tangkapan vidio, kami melihat beberapa pelajar ikut terlibat dalam aksi demo, beberapa diantaranya juga ikut melakukan pelemparan batu ke arah petugas dan gedung DPRD, oleh karenya kami merasa prihatin dan perlu mengundang seluruh komponen masyarakat untuk ikut menjaga Jember tetap damai dan santun, terlebih tidak lama lagi, Jember juga menggelar Pilkada,” ujar Kapolres mengawali sambutan Deklarasi Jember Tolak Anarkhisme.
Sementara KH. Abdullah Samsul Arifin (Gus Aab) yang juga ketua PCNU Jember, dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, bahwa memang di era demokrasi saat ini, semua masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan dilindungi oleh Undang-undang.
Namun yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah, hak setiap orang itu juga dibatasi oleh hak orang lain, sehingga disini negara dan agama harus hadir. “Bukan berarti dengan adanyak kebebasan kita menyampaikan pendapat, mengabaikan hak orang lain, saya yakin masyarakat di Jember menginginkan kedamaian bukan kerusuhan,” ujar Gus Aab.
Dalam kesempatan tersebut, ketua PCNU ini juga menghimbau terutama terkait perkembangan situasi saat ini, dimana aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih terjadi di beberapa daerah terutama di Ibu Kota, agar disikapi dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi terhadap berita HOAX. Jalur yang tetap dalam menyikapi hal tersebut diantaranya dengan Judicial Review ke MK.
Selain itu, Gus Aab juga menyampaikan bahwa apa pun kebijakan Pemerintah khususnya Pemerintah Pusat tidak untuk menyengsarakan warganya. “Sehingga apa pun kebijakan tersebut memerlukan dukungan penuh dari masyarakat,” pungkasnya. (*)
