JEMBER – Puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Rabu (25/11/2020) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Jember, dalam aksinya, puluhan guru menutut agar pemerintah Kabupaten Jember memperhatikan nasib GTT dan PTT di Jember.
“Kami menggelar aksi di depan gedung wakil dewan, untuk mengadukan nasib kami yang selama ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah, kami ingin, agar pemerintah baik Pemkab maupun DPRD untuk mengingat nasib kami saat membahas APBD,” ujar Fadli koordinator aksi.
Fadli mengatakan, ada 9 tuntutun yang dibawa perwakilan guru dalam aksinya, diantaranya agar Pemkab Jember mencabut surat penugasan dan menerbitkan surat keputusan bupati untuk GTT dan PTT.
“Selama ini surat penugasan yang diberikan kepada kami para GTT dan PTT, sudah tidak memberikan keadilan kepada kami, bahkan akibat dari kebijakan ini, beberapa guru meninggal karena kecelakaan, hal ini tidak lepas dari penugasan yang jauh dari tempat tinggalnya,” ujar Fadli.
Tidak hanya itu,peserta aksi juga menuntut agar pentaan GTT dan PTT lebih manusiawi dengan memperhatikan domisili tempat tinggal, tidak hanya itu peserta aksi juga menuntut agar honor GTT dan PTT diberikan rutin setiap bulan.
Selain itu, peserta aksi juga menuntut, agar Bupati memenuhi janjinya tentang honor GTT dan PTT setara dengan upah premium di kabupaten Jember, yakni 1,4 juta tiap bulannya. Selain itu, agar honor GTT dan PTT tidak hanya bersumber dari APBN tapi juga diambilkan dari APBD.
“Kami minta agar anggota dewan mengawal honor GTT dan PTT dalam pembahasan di APBD, dan segera memanggil bupati untuk merevisi kebijakan yang merugikan GTT dan PTT. Hentikan diskriminasi untuk kami para GTT dan PTT yang sudah dimarjinalkan,” ujarnya.
Selain itu, menurut Fadli, akibat dari kebijakan Pemkab Jember dalam menempatkan plt kepala sekolah, banyak ijazah SD dan SMP sejak 2017 yang diduga tidak sah karena ditanda tangani oleh Plt Kepala Sekolah.
Dalam aksi ini, para pendemo ditemui oleh ketua DPRD Jember Itqon Tsauqi serta Wakil Ketua Dewan Abdul Halim, ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni dan kepala Dinas Pendidikan Bambang Hariono. (mam)
