SITUBONDO, Pelitaonline.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur (Jatim), di Surabaya. Dokumen LKPD Unaudited diserahkan langsung oleh Bupati Situbondo H. Karna Suswandi kepada Kepala BPK RI untuk Perwakilan Jatim, pada Jum’at (19/3/2021).
Pada kesempatan itu, Bupati Situbondo mengaku bersyukur bisa menyerahkan laporan keuangan tersebut tepat waktu.
Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Alhamdulillah sudah kita serahkan dan sudah diterima oleh Kepala BPK perwakilan Jawa Timur,” kata Bupati Karna.
Dengan kata lain, lanjut Bung Karna panggilan akrabnya, kegiatan ini tidak hanya kegiatan rutin. Namun juga sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dimasukkan dalam sebuah laporan, yakni laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK.
Oleh karena itu, ia berharap pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah. Sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Sehingga pemeriksaan BPK dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Lebih lanjut Bung Karna menuturkan, bahwa laporan keuangan selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat (opini) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
“Akan diperiksa mulai dari Kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, efektifitas SPIP,” tandasnya. (Ron/Hms)
