JEMBER, Pelitaonline.co– Banyaknya papan reklame yang dipasang oleh perusahaan di Kabupaten Jember yang tidak berizin (pajak), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Saya lihat banyak papan reklame yang tidak berizin dan tidak terdata dengan baik, hal tersebut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, Rabu (31/3/2021)
Menurutnya, seharusnya keberadaannya harus dilakukan pendataan oleh Bapenda, agar para perusahaan tidak se enaknya sendiri memasang papan Reklame di jalan-jalan.
“Saya minta Bapenda, bekerja sama dengan camat dan satpol PP untuk mendata, ini ada izinnya atau tidak, kalau perlu dipanggil, jika dipanggil tiga kali tidak datang, ya sudah potong saja,” ujar David.
Hal itu perlu dilakukan, untuk ketertiban tata kelola kota. Selain itu, lanjut politisi asal Partai Nasdem ini, agar para perusahaan tersebut memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah.
” Agar pemasangan reklame tidak seenaknya pengusaha dan untuk menambahkan PAD 2022 Jember bisa lebih meningkat,” katanya
Sebab kata David, Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja, namun juga pajak pemasangan reklame, perlu diberikan pembayaran.
” Mengingat dari PBB hanya 1,5 persen saja, ini tidak bisa, sehingga diperlukan regulasi bagaimana pemasangan reklame ini juga dikenakan pajak.” terangnya
” Sebab, ini adalah potensial kabupaten Jember dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Jember.” Imbuhnya
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jember Suyanto mengatakan, pungutan pajak untuk reklame, selama ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag).
“Kita berusaha untuk mengambil alih itu, bahkan sudah kita sampakan pada Bulati saat itu,” tandasnya (Awi/Yud)
