
JEMBER, Pelitaonline.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, menggelar Paripurna Penyerahan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Kamis (14/7/2022). Namun, saat penyerahan nota yang berisi saran legislative kepada kinerja Pemkab Jember, Bupati Hendy Siswanto malah pergi ke luar kota.
Sehingga, berkas rekomendasi LKPJ Tahun 2021 diserah-terimakan kepada Wakilnya Muhammad Balya Firjaun Barlaman.”Kita akan tindaklanjuti, semua saran dan masukan dari dewan,”ucap Wabup Jember MB Firjaun Barlaman saat diwawancarai.
Wakil yang akrab disapa Gus Firjaun ini mengaku memang hadir seorang diri. Karena Bupati Jember Hendy Siswanto sedang berada di luar Kota, sehingga tidak bisa ikut serta dalam paripurna ini.”Pak Bupati lagi ada diluar kota, ada kegiatan diluar kota,” katanya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Hadi Supa’at sangat menyayangkan Bupati Hendy yang tidak menghadiri paripurna. Padahal, acara tersebut sangat penting.
“Kami berharap Bupati bisa hadir, karena acara ini begitu sakral bagi kita, terkait catatan bagi bupati dalam penggunaan anggaran di tahun 2021,” grutunya.
Dia memaparkan, pembahasan LKPJ Bupati Jember tahun 2021 cukup panjang. Bahkan DPRD sampai membuat 2 Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji nota itu.”Bahkan pada di bulan puasa pun kita masih melakukan pembahasan,”urainya
Sementara, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Jember Dedy Dwi Setiyawan memaparkan, sebenarnya pembahasan LKPJ berjalan lancar. Hanya saja, beberapa anggota parlemen banyak kegiatan, sehingga agak molor.
“Mulai dari reses, ada kegiatan-kegiatan partai, Bimtek, beberapa waktu yang lalu dan mayoritas Bimtek yang dilakukan partai berada di luar provinsi, sebenarnya tidak ada kendala,” jelasnya
Legislator Fraksi Nasdem ini juga mengakui bahwa, surat pembahasan nota Pengantar LKPJ Bupati Jember tahun 2021 itu, diterima oleh DPRD pada 30 Maret 2022, dan baru terselesaikan sekarang.
“Seiring berjalannya waktu, hari ini bisa kita serahkan kepada eksekutif rekomendasi-rekomendasi DPRD dan semua masukan dari elemen, kita masukan dalam draf,” kata Dedy.
Senada, Wakil Ketua 3 DPRD Jember Agus Sofyan menerangkan bahwasannya, rekomendasi yang diberikan di LKPJ Bupati tahun 2021 , fokus pada masalah pendidikan dan pertanian.
“Seperti penanaman modal pertanian yang seharusnya produksinya meningkat. Artinya, tidak bisa dikondisikan oleh pemerintah, padahal produsen pembibitan banyak di Jember,”jlentrehnya.
Persoalan lain Pendidikan lanjut Agus yakni juga banyak. Salah satunya, minimnya peserta didik di sekolah-sekolah dasar Negeri. Bahkan kalah jumlah nya dengan siswa lembaga swasta.
“Kadang satu kelas siswanya cuma 5 hingga 6,dan pemerintah harus berani ambil kebijakan. Akui saja lah kita kalah dengan Swasta. Nah, kalau bisa pemerintah buat kebijakan untuk menggabungkan,” pungkasnya. (Awi/Yud)
Dapatkan Berita Terbaru: Saluran WA
Temukan Berita Terbaru: Google News