Alfian Anggota Komisi B DPRD Jember : Ini sebenarnya membuat malu wajah Bupati

JEMBER, Pelitaonline.co – Proyek Pembangunan Pasar Manggisan dan Balung yang berujung pada kasus korupsi, rupanya menjadi Trauma tersendiri bagi pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember.

Pasalnya, banyak pegawai Disperindag menolak jadi Pajabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk program pembangunan fisik, hal itu di ketahui dalam rapat Komisi B DPRD Jember terkait, Kebijakan Umum Anggaran dan  Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.

Menurut Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Alfian Andri Wijaya menilai, kalau melihat KUA-PPAS sepertinya, Disperindag ketakutan, untuk melakukan program pembangunan fisik.

“Ini yang membuat kita jadi heran, kenapa kok tidak memetuhi atasan mereka, kenapa tidak berani, yang katanya SDM nya kurang,”ujarnya usai Rapat KUA-PPAS bersama Disperindag, Sabtu (20/8/2022)

Padahal, tambah Alfian, pembangunan dan revitalisasi pasar sangat diperlukan, selama dalam pengerjaanya sesuai dengan regulasi dan tidak ada penyelewengan tidak masalah.” Nah, kalau dia tidak berani, ada apa, dibalik ini ?,” duga Alfian, bertanya.

Alfian mengaku bahwa, harapan Kepala dinas, ketika ada program pembangunan fisik, dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.”Selama tidak ada pemotongan dan berharap ke Dinas lain, ada apa disini, ini sebenarnya membuat malu wajah Bupati,”cetus legislator Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB)

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menilai selama ini, program kerja Disperindag cenderung monoton, cuma pelatihan-pelatihan yang justru pemborosan anggaran.”Dari Jaman-kejaman  pelatihan-pelatihan itu hanya menghambur-hamburkan dana,”jlentrehnya.

Lain halnya menurut David Handoko Seto, Dia memaklumi jika memang SDM Disperindag tidak mampu melakukan pembangunan fisik, lebih baik dialihkan ke Dinas teknis.”Kalau pun itu dipaksakan akan menimbulkan resiko dikemudian hari, bisa di Cipta Karya dan sebagainya,”terangnya.

Sementara, Kepala Disperidag Jember Bambang Saputro mengakui, memang sebelumnya ada salah satu Kabid yang siap jadi PPK, tetapi sayangnya sudah pindah dinas.”Tapi selama ini memang belum ada yang mumpuni, jadi kami anggap menjadi PPK Disperindag, walaupun sudah pindah tugas di OPD lain, jadi nggak masalah,”dalihnya

Bambang menerangkan, untuk Tahun 2023, Disperindag memiliki 6 paket pelatihan, khusus untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam satu tahun.”Cuma Rp35 juta, untuk satu paket, jadi ada 6 kali pelatihan, setahun,”bebernya

Bambang pun mengakui jatah anggaran Disperindag di KUA-PPAS Tahun 2023, sekitar Rp31 Miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Cukai dan Dana Alokasi Khusus non fisik.”Dari DAU  sekitar Rp23 Miliar, dari Cakai Rp7 Miliar, kemudian dari DAK sekitar Rp1,3 Miliar.” Pungkasnya. (Awi/Yud)