“Pasalnya, usai kritik Bupati anggota DPRD Jember terima SP dari Ketua Partai, Ini tidak betul”

JEMBER, Pelitaonline.co – Dimasa jabatan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, terkesan membawa arah demokrasi yang tidak sehat.

Pasalnya, kemesraan legislatif dan Eksekutif sangat menonjol sekali. Bahkan sampai saat ada anggota DPRD yang mencoba mengkritik kebijakan Bupati Jember Hendy Siswanto, justru ditegur oleh Ketua Partai Politiknya.

Demikian dikatakan Sutrisno Sekretaris Umum Pengurus Cabang Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember di pembahasan LKPJ Bupati Jember 2021 di Ruang Banmus DPRD, Rabu malam (6/4/2022)

“Beberapa anggota DPRD yang mencoba kritis, mendapatkan Surat Peringatan dari Ketua Partai. Oleh karena itu kami IKA PMII menentang ketua-ketua Partai yang memberikan SP secara terselubung, hanya karena mengkritik kekuasaan,” ujarnya

Menurutnya, mereka berhasil duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena sudah memperoleh kepercayaan dari rakyat dan tentunya hal itu, diperoleh dari proses yang tidak mudah.

“Sudah seharusnya mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Maaf jangan sampai kami menemukan perselingkuhan itu, yang kemudian ditransaksikan untuk kepentingan Prakmatis,  kami wanti-wanti itu kepada ketua-ketua partai,”  tegasnya.

Pria yang akrab disapa Sutris ini, mengaku bahwa telah menemukan beberapa anggota DPRD Jember yang tidak berani membahas usulan masyarakat. Karena telah dihadang oleh Ketua Partai politiknya sendiri.

“Ketika ada usulan Hearing, bilang nggak enak, diancam oleh Ketua Partai dan itu yang kami temukan,” ucapnya.

Bahkan, Mantan Pimpinan Umum LPM Pijar FKIP Universitas Jember ini menemukan akibat kemesraan tersebut, sampai  tidak nomenklatur perencanaan pembanguan di APBD tahun 2021, tidak dicantumkan.

“Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang fasilitasi modifikasi nomenklatur perencanaan Pembanguan dan keuangan Daerah tidak tercantum dalam konsiderat APBD tahun 2021,” kata Sutris lagi.

Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember menciptakan peluang bagi Pemburu rente dan Oligarki. Itu karena pengawasan dari DPRD lemah. Contohnya  proyek renovasi Pendopo Wahyawibawagraha di pecah jadi 20 paket, dengan mekanisme Penunjukan Langsung.

“Kok satu program Sub bidangnya sama, tidak dikonsolidasi, tapi justru dipecah-pecah, tapi sub bidangnya berbeda tapi malah dikonsolidasikan,” katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menerangkan ketika partai lain menjalin kemesraan dengan Eksekutif. Terapi Fraksi PDI Perjuangan sejak awal sudah kritis terhadap Bupati.

“Yang jelas di Partai kami, pimpinan partai kami memerintahkan untuk bersikap kritis terhadap Pemerintahan saat ini,” tanggapnya

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengatakan pemberian SP kepada anggota legislatif yang kritis, itu pasti ada pertimbangan sendiri dari setiap pimpinan partai politik.

“Kalau kritisnya membangun pasti kita dukung lah, tapi kalau kritisnya tidak membangun yang jelas partai memiliki aturan sendiri,” Tandasnya. (Awi/Yud)