SURABAYA, Pelitaonline.co – Gagasan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terkait Data indeks Desa Membangun (IDM) terancam jadi Wacana Demit (WD).
Memang jargon yang dibagi dalam program dari desa, oleh desa, untuk Desa dalam rangka Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga nampak bagus.
Namun, jika ditelaah lebih jauh hal tersebut rawan disalah gunakan oleh perangkat desa. Sebab, data yang dimasukan tidak valid, tidak sesuai kondisi lapangan.
“Andai saja datanya kurang valid, apalagi dengan cara sengaja atau datanya direka-reka, karena percaya desas- desus tertentu.” Kata Halim
Ambil saja contoh ada yang percaya bila status desanya naik menjadi desa mandiri, maka katanya desanya tidak akan dapat bantuan lagi.
“Desas desus, begini jelas hoax besar. Tahayul besar, demit hitam,” Kata Koordinator Provinsi (Korprov) Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad, Kamis (4/1/2021) melalui akun Facebooknya.
Andry mengakui, bahwa IDM tahun 2021 jelas dari desa. Kemudian, lanjutnya, peruntukannya kembali ke desa (Goals), sehingga, kementrian bisa memantau lebih mudah.
“Output IDM adalah data terupdate status desa di Indonesia tahun 2021 berupa data progres pergerakan 4 status: Desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri,” Tambahnya
Selanjutnya, dari data IDM tersebut, diharapkan adanya kompas panduan desa dan pemerintah dalam merancang kebijakan yang sesuai kebutuhan.
“Prioritas kebutuhan desa secara riel dalam konteks sinergitas dengan basis pengakuan kewenangan lokal desa demi membangun dan memberdayakan desa,” Ujar Andry
Namun terang Andry, desa yang maju dan mandiri banyak mendapatkan dukungan dari Kemendes atau pihak lain bahkan sebelum pandemi bantuan dari pemerintah pusat sangat banyak.
“Diluar Dana Desa (DD) bagi desa inovatif berupa dana stimulusi Bumdes sebesar 50 juta per bumdes atau program desa wiasata dari PUED kemendes 1 Milyar. Malahan ada juga CSR Bank pemerintah bagi desa wisata,” Terangnya
Oleh karena itu, Andry menduga adanya desa maju dan mandiri bohong. Bahkan, hal tersebut, lanjutnya, itu merugikan pihaknya sendiri.” itu demit atau hantu jadi satu namakan wacana Demit (WD),” Jlentrehnya
Sehingga, WD tersebut dilakukan oleh elit desa. Maka,sambungnya, Pendamping desa wajib memberikan pencerahan (enlighment) dan penyadaran.
“WD ini kalau dibiarkan bisa-bisa arah kompas desa akan menunjuk pada arah yang salah sebuah wilayah tak dikenal,” terangnya
lebih lanjut, bila hal tersebut terjadi, Andry mengingatkan, bahwa IDM tersebut justru menjadi jurang curam bagi masyarakat desa.
“Bagaimana nasib warga desanya jangan sampai makin cepat bergerak karena salah arah makin jauh dari tujuan. Bukankah tujuan desa memakmurkan warganya,” Jelasnya
Sebab, bila pengambilan data dihegemoni “WD” maka, kata dia, sumber pendata desa tentang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang masuk IDM tak benar maka bisa memicu penyakit yang merugikan masyarakat.
“seperti wereng dan ular sawah. Dampaknya lanjutannya akan lahir pemberdayaan yang salah program atau salah segmen sasaran, semoga para elit desa tak mau jadi pengikut WD,” Tandasnya (Redaksi)
