Jember, Pelitaonline.co- Kepala DLH Kabupaten Jember Aris maya mengaku bahwa Proses Pencairan Anggaran BBM Truk sampah di awal tahun 2021 ini memang ada keterlambatan.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih menggunakan sistem Ganti Uang (GU) artinya Sopir menalangi terlebih dahulu, kemudian dikembalikan.
“Jadi kita sudah punya anggaran yang di siapkan, itu habis hingga bulan desember 2020 dan itu cukup, termasuk untuk GU.” Ujar dalam pembahasan rancangan pencairan anggaran BBM Kendaraan Sampah di Ruang Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Rabu (6/1/2020)
Namun kata Aris maya, bahwa memasuki awal tahun 2021 terjadi keterlambatan pencairan, sehingga hal tersebut yang memberatkan para sopir truk.” Itu yang membuat sopir pemuat sampah dari DLH itu ngos-ngosan,” Katanya
Jadi Imbuh Aris maya, kita itu tidak ada persediaan belanja di awal bulan ini,
meskipun itu bisa dimungkinkan, anggaran kita kan belum cukup, khususnya untuk menyiapkan di bulan januari.
Sebenarnya, terang Aris Maya kondisi seperti itu sudah berusaha diantisipasi, namun ada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat menjamin pencairan, sehingga hal tersebut menjadi kendala saat ini.
” Kami juga bingung saat para sopir menanyakan kepastian anggaran di awal tahun ini, karena APBD dan dana perkada hingga kini belum ada yang bisa dijadikan jaminan terkait pencairan tersebut,” Terangnya
Maka dari itu lanjutnya, para sopir truk sampah tersebut sempat ijin, akan memarkirkan kendaraannya di depak kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyampaikan uneg-unegnya.
” Sekarang sopir sudah pinter dan juga memikirkan kepastian APBD, makanya para sopir ketika di wawancarai katanya tidak cair, padahal sebenarnya cair, mohon dimaklumi pak, mereka berpendapat seperti itu sesuai apa yang mereka rasakan,” Jelasnya
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Komisi C Agus Jaka Purnawa menyampaikan, bahwa pembahasan APBD sepertinya tidak memungkinkan untuk saat ini, seharusnya Forkopimda berkumpul untuk mencarikan solusi atas hal tersebut.
“Kalau pembahasan APBD sepertinya tidak mungkin, melihat kondisi Jember seperti ini, saran saya Forkopimda harus kumpul untuk mecarikan solusi terkait persolan sampah ini,” Tanggapnya
Menurutnya, jika Pemerintah memang tidak bisa mengelolanya (sampah) dapat bekerjasama dengan pihak swasta, karena dampak sampah berimbas pada semua sektor.
“Kenyataannya pemerintah sendiri belum mampu untuk menyelesaikannya, dan itu harus didiskusikan oleh Forkopimda, jangan sampai ada Polisi tidak bisa dinas karena mencret akibat sampah yang menjadi sarang penyakit,” Sarannya (Wi/Yud)
