BerandaBeritaPemkab Jember Prioritaskan APBD  Untuk Pembangunan Infrastruktur

Pemkab Jember Prioritaskan APBD  Untuk Pembangunan Infrastruktur

- Advertisement -spot_img

JEMBER, Pelitaonline.co –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember Prioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk pembangunan Infrastruktur jalan.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Jember Hendy Siswanto saat ditemui di, Selasa (23/3/2021) di depan ruang kerjanya. Tujuannya, agar mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

” Kemungkinan, 1000 Km rencananya harus selesai tahun depan, insyaallah selesai, jadi dengan sistem kontrak, gitu kira-kira,” ujarnya

Sementara untuk sektor pendidikan sesuai aturan minimal 20% dari APBD. Namun di Kabupaten Jember, kata Hendy, akan memperoleh kucuran anggaran lebih dari itu.” Kita 24 % malah untuk pendidikan,” katanya

Bahkan, Hendy juga berencana akan membuat jalur di Meru Bertiri dan juga untuk akses beberapa wisata. Sehingga kata Dia, dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan pihak perhutani dan beberapa Mou nanti seperti di taman wisata tujuh bidadari.

” Itu punyaku perhutani ternyata, saya kira milik Kabupaten, termasuk Watu Ulo dan Papuma kita kerjasamakan nanti, kita integrasikan dengan jalan 1000 Km itu,” tuturnya

Ditempat yang berbeda, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Tabroni menyampaikan, selama ini belum menerima Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari Bupati Jember.

“Sehingga belum mengetahui isi di dalam rencana pembangunan tersebut, jadi kalau KUA-PPAS masuk, baru kita bisa menyimpulkan apa prioritas pembangunan dari Bupati,” tanggapnya

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, lebih menekankan pada sektor pertanian juga perlu di prioritaskan. Menurutnya percuma infrastruktur jalan bagus. Tetapi sawah terairi dengan tidak baik.

” Kalau sawah terairi dengan baik,  harapan kami petani bisa panen setahun tiga kali panen kembali,” tuturnya

Politisi asal Partai Nasdem ini menilai, bahwa memang aliran-aliran sungai  banyak dimiliki provinsi. Namun, untuk Waduk, itu tanggung jawab pemerintah daerah juga.

” Seperti DAM dan bangunan tersier didalamnya tetap tanggung jawab pemerintah kabupaten,” katanya

Berdasarkan hasil pantauannya, David mengaku beberapa sungai besar seperti kali Jumpo, Bedadung dan lain sebagainya, perlu ada perbaikan infrastrukturnya, agar tidak menimbulkan banjir yang bisa merusak sektor pertanian.

“Karena banyak disitu saluran tersier, yaitu intik-intik yang masuk ke baku sawah, kalau ini tidak normal apabila saat hujan besar sawah kebanjiran, pada saat seperti ini, sawah tidak  teraliri, ini juga tidak bagus. oleh karena itu, ini juga harus jadi perhatian serius oleh pemerintah daerah,” tandasnnya (Awi/Yud)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

#TRENDING TOPIC

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini