JEMBER, Pelitaonline.co – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember bakal makin molor. Sebab, DPRD Jember belum menerima surat apapun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Hal itu disampaikan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Itqon Syauqi. Menurutnya, ada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) belum selesai memasukan data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), selain itu, ada rombakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
“Karena Bupati ini menyusun KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara) , otomatis SIPD yang lama dari Bupati Faida, kemudian usernya itu dihapus dan diganti super user yang baru dan ini perlu proses,” Ujar Itqon saat ditemui di Ruangannya, Rabu (23/3/2021)
Oleh karena itulah, Itqon menduga bahwa hal itulah yang membuat sampai hari ini, DPRD Jember belum menerima surat dan dokumen apapun yang berkaitan dengan pembahasan APBD.
” Terkait dengan rencana pembasan APBD Jember untuk anggaran 2021, saya menerima ini dari pejabat lain, yang jelas sampai detik ini kami belum menerima surat apapun,” Katanya
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, mengajak Bupati Jember bersama DPRD untuk konsultasi ke Pemerintah provinsi. Agar persoalan APBD segera kelar. Sehingga, berita acara tersebut bisa dijadikan bukti memulai pembahasan.
“Hasil konsultasi itu bisa menjadi landasan oleh Badan Anggaran (Banggar), berita acaranya itu yang menjadi dasar DPRD, makanya dalam berita acara bupati harus tanda tangan, Pemprov tandatangan ketua DPRD tanda tangan,” terangnya
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan bahwa hari ini mungkin KUA-PPAS akan segera disampaikan ke DPRD.
” Kemungkinan tinggal di jilid saja, kami sudah serahkan ke Pejabat TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) Jember tinggal jilid saja, insyaallah akan janjian ke pak Ketua dan akan disampaikan langsung,” tanggapnya
Jika memang tidak selesai di bulan Maret 2021 jelas Hendy, hal tersebut akan diupayakan beres (selesai) di awal April tahun ini.”Nggak selesai Maret awal April gak papa, masih aman kok.” tuturnya
Lebih lanjut, harus berkonsultasi dengan Pemprov untuk memperoleh keabsahan APBD. Kata Hendy tidak masalah, sebab yang penting persoalan ini segera selesai.
“Kita pararel kan semuanya, di DPRD kita bahas, di Gubernur ayo, yang penting kita paralel dan segera kita kerjakan,” tandasnya (Awi/Yud)
