SITUBONDO, Pelitaonline.co – Bupati Situbondo, Karna Suswandi ikuti rapat koordinasi secara virtual dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Budi Setiyadi, Pemprov Jatim.
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (Gapasdap) dan pihak terkait lainnya. Rapat tersebut membahas tentang persiapan pengoperasian rute pelayaran Jangkar-Lembar, NTB. Jumat (20/5/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Karna Suswandi mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang akan segera mengoperasikan rute pelayaran Jangkar-Lembar. Oleh sebab itu dirinya menyambut baik rute baru Jangkar-Lembar ini.
“Karena dengan adanya rute tersebut akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Jangkar,” ucapnya.
Menurut pria yang akrab disapa Bung Karna ini, rute pelayaran Jangkar-Lembar itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena disitu nantinya banyak warung-warung yang tumbuh dan berkembang baik.
“Akan ada pekerjaan baru, seperti kemarin ada kapal dari Lembar ke Jangkar itu ada tukang ojek mendadak,” tegasnya.
Untuk itu, Bung Karna ini menambahkan, Pemkab Situbondo akan terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana di Pelabuhan Jangkar. Sehingga apabila pelabuhan ini sudah siap beroperasi akan memberi kenyamanan terhadap para penumpang.
“Setelah dilakukannya uji coba kemarin, dapat saya sampaikan kita telah melakukan perbaikan besi-besi tiang listrik dan telepon,” bebernya.
Sementara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Kemenhub RI, Budi menyampaikan, pengoperasian rute pelayaran Jangkar-Lembar hanya tinggal menunggu surat keputusan (SK) penetapan tarif saja.
“Saat ini penetapan surat keputusan (SK) tarif dan lintasan sudah di Biro Hukum Kemenhub.
“Saya harap secepatnya segara selesai, sehingga rute pelayaran Jangkar-Lembar segera beroperasi,” tukasnya.
Di acara tersebut, tak lupa Bupati mengatasnamakan Pemkab Situbondo juga mengajak masyarakat memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Santri Pancasila. Sebab ketika rokok ilegal itu tidak diberantas, maka penerimaan negara dari sektor cukai akan menurun. Sehingga hal itu berdampak terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT -red) yang diterima pemerintah daerah. (ADV/Ron)
