Jember, Menteri Desa PDTT (Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi) Abdul Halim Iskandar, mengingatkan kepada kepala daerah baik Bupati maupun Wali kota, untuk tidak mengintervensi kebijakan maupun penggunaan dana desa, hal ini disampaikan Gus Menteri (julukan Menteri Desa PDTT) saat menggelar Halal bi Halal bersama Pendamping Desa secara Daring di Jakarta pada Eabu (27/5/2020).
“Dana Desa itu sumbernya dari APBN yang ditransfer ke rekening kas desa, dan digunakan oleh desa berdasarkan Musawarah Desa dalam bentuk APBDes yang dijalankan oleh kepala desa, sehingga hak dan tanggung jawab penggunaanya ada ditangan kepala desa, Menteri Desa tidak memiliki Power untuk mengintervensi Dana Desa, apalagi Kepala Daerah dan Wali Kota, bisanya memberikan payung hukum,” ujar Gus Menteri.
Gus Menteri menambahkan, bahwa tugas dari Kementerian Desa, Gubernur serta Bupati dan Wali Kota dalam Dana Desa adalah, sebatas membantu desa, agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kebutuhan desa satu dengan desa lainnya tidak sama.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Menteri juga menyinggung salah satu Kabupaten yang sempat viral dalam pembagian BLT DD, dimana seluruh warganya mendapatkan bantuan sama yang dilakukan oleh salah satu Bupati, dengan cara seluruh Dana Desa dikumpulkan jadi satu, dan dibagikan secara merata.
Padahal kebutuhan setiap desa tidak sama, sehingga dalam kasus ini, Gus Menteri melihat adanya subsidi silang yang dilakukan oleh Bupati. “Seperti yang terjadi di Boltim, seluruh warga mendapatkan BLT DD yang sama, dengan cara mengumpulkan dana desa di seluruh kabupaten, untuk dibagikan secara merata, padahal kebutuhan dan jumlah warga di setiap desa tidak sama, sehingga ada system subsidi silang dalam pembagian ini, dan ini tidak bisa dibenarkan,” pungkasnya. (*)
