JEMBER – Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melumpuhkan aktivitas masyarakat Kabupaten Jember, mantan Wakil Bupati Abdul Muqit Arif memberikan apresiasi kepada Pertamina dan pemerintah atas langkah cepat mereka. Namun, di sisi lain, masyarakat bawah justru merasakan dampak krisis ini secara langsung dan berat.

Sejak Sabtu (26/7/2025), antrean panjang terjadi di hampir seluruh SPBU di Jember. Warga bahkan ada yang rela tidur di area SPBU untuk mendapatkan giliran lebih awal ketika truk tangki BBM datang. “Sudah dua malam saya tidur di motor,” kata Siti Aisyah, pedagang sayur asal Ajung.

“Kalau tidak begini, besok pagi saya tidak bisa ke pasar,” sambungnya.

Kondisi ini bukan hanya dirasakan masyarakat kota, tapi juga di wilayah pinggiran dan pelosok. Petani di Kecamatan Silo, misalnya, kini kesulitan mengangkut hasil panen kopi karena kendaraan mereka tidak bisa dijalankan.

“Bukan hanya pelaku usaha. Saat ini orang yang sedang panen kopi kesulitan mengangkut hasil panennya dari ladang ke rumah, karena tidak ada BBM di kendaraan mereka,” kata Abdul Muqit Arif, Rabu (30/7/2025).

Muqit yang menjabat Wakil Bupati Jember periode 2016-2021, menyampaikan penghargaan atas upaya Pertamina mengirimkan armada tangki BBM ke wilayah terdampak. “Saya kira usaha dari Pertamina dan pemerintah sudah maksimal. Masyarakat diharapkan bisa memahami kondisi ini dan yang sangat penting, jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Namun, justru itu yang kini dikeluhkan warga. Harga BBM eceran yang dijual secara ilegal meroket tinggi. “Harga Pertamax di tingkat pengecer, ada yang mencapai 35 ribu per liter,” tambah Muqit. Beberapa warga membenarkan hal ini, menyebutkan bahwa mereka terpaksa membeli dari pengecer karena SPBU kehabisan stok sejak pagi hari.

Pelaku usaha kecil, seperti pengemudi ojek dan angkutan umum, merasa terjepit. Dedi, salah satu tukang ojek online di Jember, mengaku kehilangan pendapatan sejak Sabtu lalu. “Sudah tidak bisa ngojek, BBM nggak ada. Ngantri pun belum tentu dapat. Kalau dapat dari eceran, harganya gila-gilaan,” katanya.

Muqit berharap pengiriman BBM oleh Pertamina dikawal ketat. “Kalau tidak dikawal, saya khawatir, nanti dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Warga pun mengamini kekhawatiran itu, menyebut adanya oknum-oknum yang ‘bermain’ dalam proses distribusi BBM di lapangan.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini,” tambah Muqit. Sejumlah warga mengeluhkan bahwa antrean di SPBU seringkali tidak adil, karena ada pembeli yang datang membawa jeriken banyak dan didahulukan tanpa antre. Hal ini menimbulkan kemarahan dan rasa frustrasi di tengah warga.

“Kalau bisa aparat turun langsung ke SPBU, bantu atur antrean. Jangan hanya terima laporan dari atas,” kata Nur Kholis, seorang mahasiswa. Ia mengatakan bahwa mahasiswa pun terdampak, karena banyak dari mereka yang tidak bisa mengikuti kegiatan kuliah lapangan akibat kesulitan transportasi.

Muqit menegaskan bahwa krisis ini adalah kejadian yang tidak diharapkan oleh siapa pun. “Krisis yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Bukan hanya masyarakat, tetapi pemerintah juga sangat tidak berharap ini terjadi,” ucapnya.

Muqit menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersikap bijak. “Mari kita memahami apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bupati Muhammad Fawait telah mengungkapkan bahwa Pertamina telah mengirimkan BBM dalam jumlah besar. “Armada yang dipakai bukan dari Banyuwangi lagi, tapi besar-besaran dari Malang, Surabaya, dan bahkan dari Solo. Artinya ini ada upaya serius dari Pertamina untuk menyelesaikan kelangkaan BBM,” ujar Fawait dalam konferensi pers Senin malam (28/7/2025).

Warga menyambut baik pengiriman armada ini, namun tetap menuntut distribusi yang transparan dan merata. Mereka berharap tidak ada SPBU yang mendapatkan pasokan ganda sementara yang lain kosong total. “Kalau bisa, semua SPBU dapat bagian, jangan pilih kasih,” ujar Sukarman, tokoh masyarakat di Kaliwates.

Krisis BBM di Jember menjadi pengingat pentingnya pengawasan, kecepatan tanggap, dan keadilan dalam distribusi energi. Di tengah apresiasi pejabat, suara-suara warga terdampak tetap menjadi cermin nyata atas krisis yang belum benar-benar berakhir.