Penulis : Muhammad jaddin Wajad

JEMBER, Pelitaonline.co – Tujuh program unggulan yang digaungkan Bupati Hendy Siswanto saat Kampanye Pilkada tahun 2020 kandas tak berbentuk, merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh masyarakat Jember saat ini. Padahal, Pilkada serentak 2024 telah menapaki tahapannya.

Bukannya keberhasilan demi keberhasilan yang mengiringi kepemimpinannya, melainkan masalah demi masalah terus bermuculan, sehingga menimbulkan anomali di masyarakat dan itu menjadi ancaman kredibilitas dan menjatuhkan elektabilitas.

Suara publik cenderung bernada negative ketika bersentuhan dengan citra kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto, terkait di bidang Pemerintahan.
Berbagai variable yang seringkali dikemukakan oleh banyak pihak terkait jebloknya citra kepemimpinannya.

Menonjolnya, kesan nepotisme seperti penempatan kerabat di lingkungan internal pemerintahan daerah dan munculnya kasus netralitas akibat dilibatkannya para menantu yang merupakan calon anggota legislative dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan daerah adalah satu dari sekian contoh.

Lalu menyeruaknya dugaan kasus korupsi yang menyerempet langsung dugaan keterlibatan pucuk pimpinan pemerintahan seperti kasus dugaan korupsi pecah proyek renovasi pendopo.

Juga kesan ketidak pedulian terhadap nasib masyarakat bawah seperti dalam kasus stunting yang menempatkan Jember di posisi terbawah di Jawa Timur dengan alokasi anggaran yang justru menurun ketika atensi terhadap stunting dari Pusat dan Propinsi meningkat.

Dan banyaknya kontroversi dalam berbagai kebijakan selama kurun waktu kepemimpinannya, mulai dari kebijakan manajemen ASN yang amburadul secara konsisten dari waktu ke waktu, terutama terkait perbedaan narasi Kepala BKPSDM yang mengatakan tidak pernah ada Pj/Plt Sekda era maret 2021-Juli 2021, sementara Bupati tegas menyatakan bahwa Sekda dijabat Plt kemudian jadi Pj. Mulai 9 Maret 2021 sampai dilantik tanggal 16 Juli 2021

Pelaksanaan APBD yang tidak menginduk kepada RPJM, Ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati. Pensiun dini Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano yang kemudian terkesan mengambil posisi cenderung beroposisi.

Serta rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati TA 2022 yang substansinya adalah membongkar tuntas kinerja jeblok Pemerintah Kabupaten Jember pada era kepemimpinan Hendy Siswanto. Hal itu mengartikan tak satupun dari tujuh program unggulan Bupati telah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember.

Secara teoritik, ketika seorang Bupati mengelola sumberdaya APBD sekitar 4,5 T tiap tahunnya, mengelola 20 ribu ASN, mengelola asset Pemerintah Kabupaten Jember yang luar biasa besarnya serta dengan segala kewenangan yang melekat padanya, maka tidak ada rumus selain bahwa semua program unggulan wajib terwujud.

Dengan waktu yang makin berkurang, dirasakan tidak ada lagi kesempatan memperbaiki kebijakan yang telah terlewati dengan hasil kosong selama ini. Maka nampaknya penyelesaian model instan menjadi alternative yang tak terhindarkan yakni Politik pencitraan.

Politik Pencitraan sendiri dapat diartikan menjual hasil atau pencapaian serta janji-janji semua nan palsu dan mengeksploitasi segala tindakan untuk menarik simpati publik yang dibuat-buat dan mengesampingkan berbagai hal yang sebenarnya lebih subtansial dan lebih penting dari pada hanya sekedar mengejar popularitas citra semata.

Hal itu sangat membahayakan, sebab hal-hal utama yang cukup subtansial dan bermanfaat bagi publik akan dikesampingkan di dalam setiap perjuangan memenangkan kontestasi politik dan pelaku Politik Pencitraan ini cenderung melupakan Visi dan Misi serta Tujuan.

Pelaku Politik Pencitraan juga melihat politik itu hanya sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan sesaat nan pragmatis. Ajang kontestasi Politik mereka pahami hanya sebagai alat mendapatkan kekuasaan dan menjadi pemimpin, tetapi mereka melupakan beban tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh seorang pemimpin.

Logika sederhananya adalah bahwa didalam memenangkan ajang kontestasi politik, syarat utamanya adalah dapat merebut banyak suara dari publik. Untuk mencapai itu, karena tidak adanya bekal kredibilitas, kapabilitas dan integritas yang dimiliki, maka yang ditawarkan oleh para pelaku Politik Pencitraan adalah dengan memperdagangkan citra dirinya yang seolah serba sempurna.

Dengan demikian, maka akan membuat Politik Pencitraan ini sangat berbahaya, seperti halnya ilusi tentang cantiknya model iklan produk kecantikan yang seolah hasil dari produknya, namun sejatinya sama sekali kecantikannya tidak terkait dengan produk tersebut.

Pemimpin yang berjaya melalui politik pencitraan pasti akan kesulitan dalam memberikan perbaikan-perbaikan terhadap masalah mendasar dari rakyat, apalagi untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.

Sehingga para pemimpin yang bermodal politik pencitraan ini, sepanjang memegang tampuk kepemimpinan akan bingung sendiri tentang apa yang harus dilakukannya sebagai pemimpin, karena tidak pernah memikirkan dan melakukan kajian-kajian dengan detail berbagai problem yang merundung kepemimpinannya dan mencari cara-cara untuk mengatasinya.

Maka akibatnya, mereka hanya menjadi pemimpin pesolek ria  yang tidak memiliki tujuan jelas di pikirannya, serta menjadi pemimpin yang gemar menghambur-hamburkan Anggaran publik untuk mengatasi masalah yang sebenarnya bukan masalah, dan juga menjadi pemimpin yang mencari pembenaran-pembenaran di media dibalik kegagalan kepemimpinannya. Nah bukankah Jember sedang menapaki fase ini ?

Penilaian atas Dokumen LKPJ 2022, Bupati Hendy berpotensi Disclaimer

Koreksi pertama yang menohok adalah munculnya potensi opini disclaimer terhadap kinerja Bupati pada tahun kedua kepemimpinannya melalui penilaian atas Dokumen LKPJ 2022 yang sama sekali tidak menyampaikan ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur dalam parameter keberhasilan pembangunan.

Sebagaimana 9 indikator kinerja utama Kabupaten Jember yang disepakati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022-2026 atau dengan kata lain indikator laporan keterangan pertanggung jawaban tidak jelas dan sulit di mengerti.

Celakanya diantara yang tidak dilaporkan adalah parameter Indeks Kualitas layanan Infrastruktur, proyek yang sangat dibanggakan dan menyedot anggaran super jumbo melalui program system Multiyears pada Tahun Anggaran 2021 – 2022.

Sangat jelas bahwa dalam  RPJMD indeks kualitas layanan infrastruktur diukur secara komprehensif dari 6 unsur penilaian yaitu
Ketersediaan Fisik, Kualitas Fisik, Kesesuaian ,  Efektifitas Pemanfaatan, Penyerapan Tenaga Kerja, serta Kontribusi pada Perekonomian.

Apakah kesengajaan ini berkaitan erat dengan dugaan tidak linier nya antara alokasi anggaran program dengan sistem Multiyears ini dengan RPJMD, dimana program multiyears sudah berjalan sementara RPJMD belum diundangkan. Koq bisa ya ? Ini pemerintahan yang ajaib.

Pencitraan yang coba digaungkan terkait pertumbuhan ekonomi Jember tahun 2022 dikoreksi, karena pertumbuhan ekonomi tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan struktur ekonomi kabupaten Jember, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut bukan merupakan prestasi melalui daya dukung keberhasilan program pemerintah daerah, sebab, karena tidak jelas apa variable dan intervensi program apa yang mendukung peningkatan persentase pertumbuhan ekonomi tersebut.

Penyajian data terjadinya penurunan persentase kemiskinan untuk mencitrakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menekan angka kemiskinan terkoreksi, karena Secara absolut jumlah penduduk miskin di kabupaten Jember masih cukup tinggi yakni sebanyak 232.730 jiwa.

Dan karena ketidakjelasan variable dan program kerja yang menjadi kontributor penurunan angka kemiskinan maka diduga penurunan angka kemiskinan tersebut lebih karena aktifitas perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak pasca pandemi COVID-19  dan sama sekali belum dapat disimpulkan berkorelasi dengan program pemerintah daerah dan masih banyak yang lainnya.