JEMBER, Pelitaonline.co– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember hingga kini belum menerima laporan resmi tentang penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purwoasri Kecamatan Gumukmas yang digunakan oleh Kepala Desa (Kades).

Sehingga belum bisa memanggil yang bersangkutan, jika ada laporan yang masuk, maka tidak segan pihaknya akan memanggil Kades.

“Sejauh ini kami belum ada laporan resmi, jika ada laporan resmi kita akan panggil yang bersangkutan,” ujar Sunardi saat dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (31/3/2021).

Menurutnya, dana tersebut memang milik desa yang dikembangkan oleh BUMDes. Sehingga, tidak boleh digunakan oleh pihak lain termasuk Kades.

“Ini sudah salah, karena sudah ada struktur organisasi yang sudah diatur, jika usahanya berkembang, berarti bisa digunakan untuk Pendapatan Asli desa (PADes),” katanya.

Jika berkurang, ya nggk papa. Tetapi beda jika penggunaan itu dilakukan oleh pihak lain dan pihak lain itu yang memberi, ini kan lucu,” imbuhnya.

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan bahwa seandainya ada laporan resmi, maka akan menindaknya sesuai aturan yang berlaku.

“Paling tidak, mengembalikan dana itu kepada ketua BUMDes sebagai mana mestinya,” ucapnya.

Anggota Komisi A menjelaskan, bahwa BUMDes sebenarnya memang dibentuk olek Pemerintah Desa (Pemdes), menurutnya, hal tersebut diajukan supaya memperoleh anggaran.

” Dan anggaran itu bukan Anggaran yang hilang, karena anggaran usaha, oleh karenanya, anggaran tersebut harus berjalan dan berkembang.” jelasnya.

Namun, bukan berarti setelah anggaran dicairkan sambungnya, kemudian, digunakan oleh pihak yang mengganggarkan, itu sangat menyalahi aturan.

” Bukan anggaran setelah dikeluarkan, terus dipakai oleh pihak yang memberi anggaran ini kan lucu, jadi jangan bermain-main dengan dana BUMDes,” tandasnya. (Awi/Yud)