SITUBONDO, Pelitaonline.co – Bupati Situbondo, Karna Suswandi beserta istri akan menunaikan ibadah haji. Rencananya orang nomor satu di Kota Santri Pancasila ini akan berangkat ke tanah suci pada hari Rabu, 8 Juni 2022 mendatang.
Selama menjalankan ibadah haji, pria yang akrab disapa Bung Karna ini menunjuk Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani untuk memimpin Kota Santri Pancasila. Sehingga roda pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
“Insya Allah saya di Mekkah dan Madinah selama 35 hari. Oleh karena itu saya sudah menandatangani surat penugasan kepada Ibu Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Dalam rangka memperlancar berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Situbondo,” ucapnya diacara Selamatan Keberangkatan Haji Bupati Situbondo di Pendapa Graha Amukti Praja, Senin (6/6/2022).
Untuk itu, Bung Karna meminta kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Situbondo agar mendukung penuh Wabup Nyai Hj Khoirani dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga apa yang menjadi di kerjakan bisa maksimal.
“Dan para kyai, tokoh masyarakat di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Situbondo,” bebernya.
Lebih lanjut, pria asal Desa Curahtatal, Kecamatan Arjasa ini optimis, dengan dukungan seluruh komponen masyarakat di Kota Santri Pancasila Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya) akan terwujud. Sebagaimana dalam target yang tertuang dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
“Cita-cita kita bersama itu akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” tukasnya.
Lebih jauh, Bung Karna juga meminta doa kepada masyarakat Situbondo agar dirinya dan sang istri diberi kesehatan selama menjalankan ibadah haji. “Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kelancaran, sehingga menjadi haji yang mabrur,” pungkasnya.
Tak lupa. Bung Karna juga mengajak masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Situbondo. Mengingat keberadaan rokok ilegal merugikan negara dan masyarakat.
“Ketika rokok ilegal itu tidak diberantas, maka penerimaan negara dari sektor cukai akan menurun. Nah jelas ini berdampak terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT – red) yang kita terima.” Tutupnya. (Adv/Ron)
