JEMBER, Pelitaonline.co – Bupati Jember Hendy Siswanto, menggelar rapat Koordinasi (Rakor), dengan seluruh Pendamping Desa (PD), di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (8/4/2021) malam.
Selain, membicarakan Program Pembanguan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD), dalam Rakor tersebut bupati juga meminta masukan yang ada kaitannya persoalan desa.
Dengan begitu, pemerintah kabupaten dapat bersinergi dan bersama-sama Pendamping desa untuk membangun Kabupaten Jember yang dimulai dari pemerintah desa.
” Nah, Peran serta pendamping desa disini sangat diharapkan, utamanya dalam hal pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) agar lebih maksimal.” ujar bupati
Bahkan, Bupati Jember yang kerap disapa Hendy ini siap membantu, jika perlu, para pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk turun gunung, melihat kondisi nyata di lapangan. Khususnya dalam pengelolaan DD.
“Sepuluh ribu lebih, karyawan yang ada Pemkab untuk diturunkan ke desa dan kecamatan. Anggaran satu miliar yang diberikan ke Pemerintah Desa (Pemdes), jika tidak diarahkan, akan terbuang sia-sia.” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Jember, tambah Hendy, siap mengawal para pendamping desa dalam hal pengawasan Dana Desa (DD), supaya digunakan dengan maksimal.
Sebab, sejak tahun 2001 hingga sekarang, DD terus masuk ke kabupaten Jember. Namun, nyatanya wujud pembangunan hingga saat ini, tidak dirasakan oleh masyarakat.
Terkait, beberapa usulan pendamping desa yang disampaikan saat rakor, bupati Jember yang sekaligus Owner Rien Collection ini, berjanji akan menindaklanjutinya.
“Beberapa usulan tersebut yakni, terkait Legalitas BUMdes, Administrasi keuangan BUMdes dan tentang badan Hukum yang mengatur Tanah Kas Desa (TKD) serta perlindungan kepada Pendamping desa.” Tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Tenaga Profesional Pendamping (TPP) P3MD Kabupaten Jember Ahkmad Fourzan Arif Hadi Prabowo mengaku, pernyataan bupati sangat menggembirakan dan dapat dijadikan catatan pendamping desa ke depan.
“Tentunya ini akan segera kita bahas secara detail, khususnya hal bersifat teknis, seperti regulasi BUMDes, tentang regulasi Tanah Kas Desa dan lainnnya poin poin yang sampai rekan rekan pendamping desa,” terangnya.
Pembahasan yang berkaitan tentang bantuan keuangan dan operasional sambung Hadi, juga akan di tindaklanjuti. Sedangkan tentang bantuan operasional yang ada di TPP, akan dibahas lebih teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). (Awi/Yud)
