Jember, Pelitaonline.co – Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, membuat Kepala Desa kebingungan dan terkesan menjerit.
Akibatnya, para perangkat desa tidak mendapat gaji dan listrik kantor serta air tidak terbayarkan, bahkan hingga alat perkantoran pun juga kesulitan untuk membeli.
“ini terjadi akibat APBD Jember belum ditetapkan, bahkan dana operasional kantor kehabisan seperti perlengkapan ATK,” Ujar Kepala Desa (Kades) Rambipuji Dwi Dyah Setyorini Rabu (3/2/2021) usai membahas penggunaan Prioritas Dana Desa di Kantor Kecamatan Rambipuji
Menurutnya, Gaji masing-masing perangkat desa tidak sama. Namun, setidaknya rata-rata di atas dua juta rupiah.” Untuk Kasi dan kaur itu dua juta seratus lima puluh, untuk sekdes dua juta empat ratus dan untuk kades tiga juta rupiah,” Terangnya
Oleh karena itu, terang Kades perempuan ini, pihaknya melelang Tanah Kas Desa (TKD). Dan hasil lelang nantinya sebagian untuk mencukupi ATK dan sebagian untuk juga memberi tunjangan pada perangkat Desa. “Ya kita sewakan TKD untuk menambal kekurangan sementara waktu,” Kata Dyah
Namun, upaya itu hanya bertahan beberapa waktu, bahkan kata Dyah menduga hasil lelang TKD hanya cukup sampai akhir bulan tiga.” Ya mungkin dari penyewaan TKD ini sampai bulan tiga,” Ucapnya
Oleh karena itu, Dyah berharap APBD Kabupaten Jember ini untuk segera membahas, sehingga dapat segera mengajukan dana kegiatan.
“Saya beharap APBD segera terbahas, dan kita bisa segera mengajukan program kegiatan dan pembangunan desa,” Tandasnya
Diketahui, APBD akan dibahas setelah Bupati Jember terpilih sudah dilantik. Namun sebelum itu, Pemimpin daerah yang baru, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terlebih dahulu. (Awi/Yud)
