
SITUBONDO, Pelitaonline.co – DPRD Situbondo menggelar Rapat Paripurna, penyampaian pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.
Rapat Paripurna yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo. tersebut, menghadirkan Bupati Situbondo Karna Suswandi sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Situbondo, Jumat, (12/7 2024).
Bupati Situbondo yang akrab disapa Bung Karna menyebutkan, perlunya pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2025 sebagai pedoman RAPBD tahun 2025 mendatang.
“Untuk tema pembangunan tahun 2025 berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 adalah peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur sebagai pondasi transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan,” tegasnya.
Setidaknya, lanjut Bung Karna, ada tujuh poin dalam pembahasan itu, diantaranya Kompetensi dan kualitas pelayanan dasar terhadap masyarakat dan Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam menurunkan angka stunting.
“Dan perihal penguatan pembangunan infrastruktur penunjang aksesbilitas sosial dan ekonomi, serta menguatkan stabilitas sosial dan politik daerah.
Selanjutnya, kata Bung Karna yakni penguatan produktivitas nilai tambah pertanian, peternakan, dan perikanan yang terintegrasi dengan industri, Penguatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan inovasi daerah dan penguatan ketahanan lingkungan dan bencana.
Sedangkan, salah satu dari delapan poin kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Situbondo pada KUA Tahun 2025 lanjut Bung Karna salah satunya, menerapkan konsep money follows.
“Konsep ini, merupakan program prioritas dalam pengalokasian anggaran dan memenuhi persentase alokasi belanja berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk fungsi pendidikan 20 persen dari total belanja daerah,” bebernya
Pria asal Desa Curah Tatal juga memberikan gambaran soal memprediksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yakni
dari sisi pendapatan diperkirakan Rp1 triliun 742 miliar lebih.
“Sedangkan dari sisi belanja Rp1 triliun 937 miliar lebih, sisi pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp194 miliar 773 juta lebih,” tutupnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD, Abdurrahman berharap agar anggaran KUA-PPAS dibahas tuntas dan apa yang menjadi usulan dari DPRD segera dipenuhi, termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Ron/Adv)
Dapatkan Berita Terbaru: Saluran WA
Temukan Berita Terbaru: Google News