JEMBER, Pelitaonline.co – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Jember menuai kontroversi. Mengingat Kabupaten ini berstatus PPKM Level 3.
Meski Demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menetapkan, pelaksanaan pesta Demokrasi tingkat desa ini, menyesuaikan dengan Level PPKM di tiap daerah dan untuk Jember tetap diperbolehkan .
“Kalau prediksi kami, Pilkades akan dilakukan akhir-akhir bulan November,” ujar pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Kabupaten Jember Adiwijaya, Kamis (14/10/2021).
Dalam Surat Edaran (SE) dari Mendagri RI, kata Adi, mengarahkan supaya pelaksanaan Pilkades dilakukan dengan mempertimbangkan situasi Pandemi Virus Corona Disease 2019 (COVID-19).
“Setelah kita sampaikan kondisi terakhir di Jember, kita di izinkan untuk melaksanakan tahapan Pilkades selanjutnya,” jelas Adi.
Maka dari itu terang Adi, pihak Dispemasdes saat ini menyiapkan tahapan Pilkades selanjutnya yakni, pengambilan Nomor urut bagi Cakades (Calon Kepala Desa).
“Eksekusinya, kemungkinan pada Tanggal 18 Oktober untuk pengundian Nomor urut, bisa juga di atasnya atau menyesuaikan. Supaya hari Jadi pencoblosan tidak terpengaruh,” tuturnya
Adi berharap, semua pihak memahami situasi pelaksanaan Pilkades saat ini. Sebab, pesta demokrasi desa sekarang bersamaan dengan pandemi COVID 19, sehingga akan berbeda dengan sebelumnya.
“Kita harus memahami demi keselamatan, jangan sampai Pilkades ini menjadi penyebab munculnya klaster baru. Sebab Bukan hanya sebatas eforia namun lebih dari itu,” tuturnya.
Dari 59 desa yang melaksanakan Pilkades sambung Adi, ada 217 Cakades yang akan mengikuti kontestasi. Dia berpesan supaya para kontestan Legowo nantinya.
“Siap kalah dan menang dan bersaing secara sehat, siapa pun yang terpilih nantinya, saya harap bisa memajukan kabupaten Jember, melalui desanya masing-masing.” Tandasnya. (Awi/Yud)
