JEMBER, Pelitaonline.co – Hasil Laporan Litbang Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 dari 514 Kabupaten/ Kota se-Indonesia, Kabupaten Jember peringkat 488 sebagi daerah Inovasi.
Artinya kota tembakau ini, rangking ke 26 terbawah, sebagai golongan daerah yang miskin inovasi dengan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) cukup lambat.
Padahal, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, sudah dinaikan tiga kali lipat. Namun ternyata tidak diimbangi dengan kerja keras.
“Bupati harus menempatkan orang-orang terbaik yang punya visi dan mampu menjawatkan apa yang diinginkan oleh Bupati,” ujar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Tabroni, Senin (20/6/2022
Tabroni menilai serapan anggaran yang rendah, serta minimnya inovasi daerah yang berada di Litbang Kemendagri tersebut, menunjukkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kinerjanya tidak maksimal.
“Rendahnya inovasi dan serapan anggaran menunjukkan bagian dari ketidakmampuan, pejabat yang ada di OPD-OPD Kabupaten Jember,” tegasnya.
Dengan jumlah TPP yang diberikan kepada Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cukup tinggi, tiga kali lipat kenaikannya kata Tabroni, mereka bisa semangat dalam bekerja.
“TPP itu, bagian dari memberikan semangat, tetapi ternyata, hal itu tidak terhubung dengan hasil yang dicapai hari ini,” ucapnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menerangkan bahwa laporan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri tersebut, menjadi catatan agar OPD Jember melakukan evaluasi kerjanya.
“Mumpung masih ada waktu, ya segera lakukan evaluasi bagi OPD-OPD,” kata Tabroni.
Mengingat, lanjut Tabroni, Pemerintah Kebupaten memiliki tim ahli percepatan pembangunan, serta ada TPP bagi pejabat, seharusnya masalah serapan anggaran ini, hal yang sepele.
“Agar bagaimana Jember membangun ke depan, tidak boleh stagnan, tidak boleh monoton,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano menegaskan lambatnya serapan itu, sebenarnya jika dibandingkan Kabupaten Banyuwangi masih setara. Meskipun di di Litbang Kemendagri kota Gandrung itu masuk 10 daerah dengan serapan APBD tertinggi.
“Banyuwangi sudah 29 persen realisasinya, tapi APBDnya kan cuma Rp3 triliun, sementara Jember APBD nya Rp4 triliun, realisasinya sekarang 1,1 Triliun. atau 27,19 persen, jauh melebihi kota Baru, jauh melebihi Banyuwangi,” tanggapnya.
Laporan Litbang Kemendagri itu tambah Mirfano, tidak bisa dilihat dari satu sisi. Karena memang nilai anggaran Kabupaten Jember jauh lebih besar. “Jadi, nilai Jember itu jauh lebih besar, wes cukup bro gak usah dibahas,” cetusnya, mengakhiri sambungan telepon.
Sekedar Informasi, dalam Laporan Litbang Kemendagri 20 daerah dengan Inovasi ranking teratas dengan serapan anggaran terbanyak diantaranya paling tinggi Kabupaten Kota Baru.
Kemudian, Kabupaten Kulon Progo, Pati, Buton Utara, Pidie Jaya, Karimun, Kunawe, Lawu Utara Lampung Selatan, Kepulauan Anambas, Serdang Bedagai, Banyuasin, Buleleng, Pulau Morotai, Ogan Komering Ulu, Bantul, Pemalang, Natuna, Minahasa Selatan dan Banyuwangi. (Awi/Yud)
