“Tak Pernah Ada Usulan Gedung Kearsipan di DPRD, Tiba tiba akan ada Pembangunan, Senilai 2,5 Miliar”
JEMBER, Pelitaonline.co – Selain menyoroti tidak dilibatkan Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023, kini Tim Banggar DPRD temukan adanya ketidaksesuaian antara RPJMD dan RKPD dengan KUA-PPAS.
“Hingga hari ini Rencana Kerja (Renja) belum kita dapatkan, sehingga ketika kami Visualisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) ke KUA-PPAS banyak benang merah yang terputus,”ujar Anggota Banggar DPRD Jember David Handoko Seto usai Rapat Pemeparan KUA-PPAS 2023 bersama Dinas Perindustian dan Perdagangan, Sabtu (20/8/2022)
Seperti RPJMD harus dilakukan revisi, jika ada penambahan Dinas Pemadaman Kebakaran, padahal kata David, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini belum terbentuk, tetapi sudah muncul di KUA-PPAS 2023, bahkan dapat kucuran anggaran Rp7 Miliar.
“Sebab, tidak ujug-ujug muncul begitu saja, harus melalui kajian, harus ada Perda dan Perbub, Karena ada konsekuensi di DPRD, kita harus merubah Tatib, tentang dengan Komisi apa Dinas Pemadam kebakaran ini bermitra,” katanya.
Selain itu, terdapat anggaran proyek pembangunan Gedung kearsipan di Parlemen yakni di sekretariat Dewan senilai Rp2, 5 Miliar dan itu sepertinya akan menjadi jebakan “Batman “ bagi anggota Legislatif. Karena belum pernah ada rencana pembangunan tersebut, bahkan belum ada yang mengusulkan.
“Kami rasa ini jebakan “Batman”, sekretariat Dewan, ujuk-ujuk akan ada pembangunan Gedung arsip. Padahal rencana pembangunan Gedung kearsipan di DPRD itu tidak pernah ada dan belum ada yang mengusulkan, Nggak tahu nanti Implementasinya seperti apa,”grutunya.
Selain itu, kata David, juga ada anggaran untuk para Camat sebesar Rp750 juta, sementara mereka (para Camat), banyak yang tidak mengetahui, anggaran sebanyak itu mau diapakan.”Artinya ini tidak muncul dari Camat-camat itu sendiri,”tambah Legislator dari Fraksi Nasdem ini.
Belum lagi kata Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi B DPRD Jember ini, adanya anggaran besar yang perlu dikaji ulang, karena tidak masuk dalam tujuh prioritas pembangunan Bupati Hendy Siswanto.”Dinomenklaturnya bunyinya “Job Fire”, sebanyak Rp60 Miliar sekian, ini untuk apa, kita sampai sekarang belum memperoleh penjelasan dari TAPD,”jlntrehnya
Artinya, dari serangkain anggaran yang ada di KUA-PPAS, David menilai banyak ketidak sesuaian dengan program pembangunan prioritas, sehingga masih perlu dikoreksi. “Kami selaku anggota dewan yang mewakili masyarakat, juga tidak mau kecolongan, mohon maaf kita juga agak berprasangkan buruk pada Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Prasangka yang dimaksud, untuk kebaikan bersama, dikhawatirkan jika terdapat anggaran tetapi peruntukannya tidak jelas diloloskan oleh Banggar. Nantinya uang tersebut hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu yang tidak masuk dalam prioritas pembangunan,”tegasnya
Sebelumnya, Ketua Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember Mirfano hanya sekadar menjelaskan dari sisi proyeksi anggaran yang sudah dirancang oleh Bupati dan sekarang berada di meja DPRD untuk secepatnya dilakukan pembahasan bersama.
“Kami sudah paparan ke dewan tentang kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2023. Kita lebih realistis dengan anggaran lebih rendah dari 2022. Karena potensi pendapatan kita hanya Rp 3,8 triliun,” ulasnya.
Asumsi anggaran belanja Tahun 2023 senilai Rp 4 triliun terang Mirfano, mengalami penyusutan drastis dibanding tahun berjalan sekarang yang sebesar Rp 4,4 triliun. Tujuannya, untuk menekan angka defisit. “Maka kita terapkan kebijakan anggaran yang defisit Rp 140 miliar, tidak sebesar kemarin sampai Rp 500 miliar,” urainya.
Sekedar informasi, 7 Prioritas Pembangunan Bupati Jember yang termaktub di KUA-PPAS 2023, diantaranya mendorong pembangunan ekonomi berbasis UMKM dan Pertanian, konektivitas antar wilayah untuk pemertaaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Kemudian, meningkatkan Sumberdaya Manusia, mondorong Pariwisata yang berbasis kearifan lokal dan kelestarian budaya, memperkuat layanan infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah dan ada menjamin keberlangsungan lingkungan dan ketahanan bencana daerah, serta membangun tata kelola Pemerintah yang baik dan berbasis teknologi. (Awi/Yud)
