JEMBER, Pelitaonline.co – Tidak sedikit petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Di sisi lain, harga pupuk Nonsubsidi harganya melambung tinggi sehingga memberatkan mereka.
Problem ini menjadi perhatian khusus Hari Putri Lestari DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan. Pasalnya, hal itu dapat menggangu keberlangsungan ketahanan pangan Negara Republik Indonesia.
Oleh sebab itu, Hari Putri Lestari menggelar Workshop disalah satu hotel ternama di Kabupaten Jember dengan tema “Inovasi petani mengantisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi yang berdampak pada biaya produksi”.
Hadir dalam Workshop tersebut diantaranya Sri Andrianti bidang sarana dan prasarana penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember dan Andrian Sapnadi dari dinas perindustrian Jember.
Menurut mantan Aktivis yang akrab disapa HPL, kegiatan Workshop ini bertujuan untuk memfasilitasi, mempertemukan antara para Petani dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta untuk memecahkan masalah soal Pupuk.
Hal itu, dilakukan karena banyaknya keluhan dan masukan dari para Petani soal kelangkaan pupuk Bersubsidi dari masyarakat khususnya di Kabupaten Jember dan mahalnya pupuk Nonsubsidi.
“Aneh ketika, mendengar Petani Jember mendapatkan pupuk bersubsidi harus membeli Kabupaten Bondowoso. Ada apa dengan Jember, ini kan tentunya pelanggaran, oleh karena itu mari kita cari solusinya,” ujarnya.
Terkait soal pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan ke KP3K terkait sulitnya Pupuk atau pelanggaran lainnya, namun tidak ada tindak lanjut, kata anggota DPRD Jatim yang akrab disapa HPL ini, maka segera laporkan ke DPRD tingkat Kabupaten.
“Nanti, biar ditindak lanjuti kepada dinas terkait dan akan kami memantau sejauh mana laporan itu dan kepada masyarakat kita himbau agar melaporkan secara tertulis disertakan data. Sementara saya sebagai Dewan perwakilan dari masyarakat akane dampingi Masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat tentang kelangkaan Pupuk Sri Andrianti dari Dinas DTPHP Kabupaten Jember mengakui, salah satunya ada kendala dalam penginputan data, ada yang hilang, lompat, dan salah tapi sudah di perbaiki.
“Ketika di cocokan dengan ke Dispenduk dari data yang masuk itu ada 166 ribu, sementara yang tidak valit sebanyak 27.000, seperti Nik tidak sama, Status (Pria dan wanita), alamat dan banyak lagi yang lainnya,”
Sementara, itu Andrian Sapnadi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjelaskan soal melonjaknya harga Pupuk yang tidak sesuai dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah tentukan atau ditetapkan oleh Pemerintah.
“Perlunya pengawasan kita bersama soal harga yang saat melonjak. Karena bicara soal HET pupuk, itu sudah menjadi ketetapan pemerintah yang itu harus bisa di Aplikasikan di lapangan tanpa terkecuali. Jadi yang perlu kita tekankan, karena harga jual pupuknya itu tidak termasuk harga ongkosnya.” Tandasnya. (Yud)
