JEMBER, Pelitaonline.co – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, menggelar rapat dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Senin (22/8/2022).
rapat bertujua, guna pemaparan Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023 yang menjadi program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan kedepan.
Pasalnya, menurut Ketua Komisi B Siswono, dari semua program ketahanan pangan dan peternakan dari tahun ke tahun, cenderung monoton.Bahkan, tanpa inovasi. Sehingga seluruh rencana kerjanya hanya bersifat data dan angka-angka yang tidak berdampak pada masyarakat.
“Masyarakat tidak makan data, masyarakat butuh langkah kongkrit, dan fungsi Pemerintah Daerah harus selalu hadir ditengah masyarakat, disaat dibutuhkan,” ujar Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono.
Seperti, sosialisasi yang hasilnya cenderung buang-buang Uang negara. Namun, hasilnya juga tidak jelas. Contohnya, pendidikan peternak bertelur secara kelompok, tetapi setelah itu ditinggal masyarakat. “Apa itu tidak sebut hanya menghabis kan Uang Negara,”cetus Siswono.
Karena, program tersebut (Pendidikan Peternak bertelur secara kelompok) lanjut Siswono, semua yang dibuat berasal dari dinas peternakan Pusat,” Mbok Iyoo, Dinas peternakan membuat potensi apa yang ada di masyarakat, seperti, Sapi perah, Sapi potong atau Ayam bertelur, kemudian buat skenario contoh,” tambahnya.
Siswono mengatakan, jika memang ingin memberikan pelatihan pada Peternak, Pemerintah juga menfasilitasi, mulai dari kandang, modal hingga mengajarkan Startegi pemasaran.” Jangan hanya By Data, tetapi ketika ada kelangkaan daging ayam, daging sapi, Dinas tidak bisa berbuat apa-apa,” cetusnya,” katanya.
Jangan masalah keterbatasan Uang dijadikan alasan untuk tidak melakukan Inovasi, selama program terbaru, membawa manfaat bagi masyarakat, kata Siswono, lembaga Parlemen akan memperjuangkan saat pembahasan di Badan Anggaran dan Tim Anggaran.
“Namun, apabila Kepala Dinas sudah merencanakan itu, tetapi Bupati tidak menganggarkan, kami yang berjuang,” ucap, Legislator Partai Gerindra ini.
Menagggapi hal ini, Kepala Dinas KPP Jember Andi Prastowo mengatakan bahwa jatah anggaran sementara untuk Tahun 2023 hanya Rp11 Miliar dan sebagian besar dana itu terserap untuk operasional dan gaji pegawai.
“Terkait program ketahanan pangan seperti yang dikatakan ketua Komisi B, anggaran kita sudah dibagi untuk anggaran operasional dan ini, itu, jadi masih kurang,” tanggapnya.
Andi pun mengakui, memang Idealnya untuk mewujudkan tujuan dari Pemerintah yakni Swasembada pangan yang membawa dampak terhadap masyarakat, perlu melakukan penanaman baik Sayur atau tanaman lain dilokasi khusus.
“Tapi ya kembali lagi, anggaran kita cuma segitu. Untuk gaji pegawai saja mencapai Rp6 Miliar, selain itu untuk kegiatan rutin, sosialisasi dan kunjungan. Kemarin, sebenarnya sudah ada Program Lumbung pangan, tetapi sekarang kita tidak dapat,” Pungkasnya. (Awi/Yud)
