JEMBER, Pelitaonline.co – Jelang Pilkades di Kabupaten Jember Penjabat (PJ) Kades segera mempersiapkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pesta demokrasi tersebut.
Salah satunya adalah soal persiapan Panitia Pilkades. Dalam hal ini harus melalui Musyawarah Desa (Musdes), terbuka dan Jujur. Sebab hal itu menjadi sorotan masyarakat.
“Apabila tidak diketahui masyarakat (tertutup) itu tidak boleh, harus diulang, itu aturannya.” ujar Tabroni ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, kamis (29/4/2021).
Legislator PDI Perjuangan ini, mengaku bahwa telah menerima laporan dari masyarakat, di beberapa desa telah melakukan pembentukan panitia Pilkades secara tertutup, tidak melalui Musdes.
“Kami akan cek kebenarannya, apakah sudah membentuk panitia yang melanggar aturan atau tidak, misal Musdes hanya dihadiri beberapa orang maka tidak sah, harus menghadirkan dari semua pihak.” jelasnya.
Oleh karena itu, mengatakan, dalam pembentukan Panitia Pilkades harus menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jember atau dari pihak Kecamatan.
Mantan ketua DPC PDI perjuangan Jember ini berharap, dari 59 Desa yang akan melakukan Pilkades, bisa menciptakan acara itu berjalan aman, lancar dan Independen.
“Jangan sampai 59 desa dan desa yang kadesnya PAW (Pergantian Antar Waktu) tidak bisa melaksanakan Pilkades tahun ini secara independen,” tuturnya
Dia menyebut, panitia Pilkades berjumlah sembilan orang dan terbagi dari tiga elemen diantaranya 3Â Perangkat desa, 3 lembaga yang ada desa, 3 dari tokoh masyarakat.
“Jadi jangan ada kesan kalau panitia Pilkades ini tidak terbuka, sehingga tidak dipercayai oleh masyarakat,” tandasnya.
Dan apabila dilakukan secara terbuka, sambungnya, di samping memperoleh kepercayaan dari masyarakat, juga hasil akhirnya benar-benar sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat desa. (Awi/Yud)
