Jember, Pelitaonline.co- DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jember dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, menyampaikan pernyataan sikap politiknya sebagai oposisi pada Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih, Hendi Siswanto – Muh. Balya Firjaun Barlaman.
Pernyataan itu disampaikan resmi lewat konferensi pers di kantor DPC PDIP yang berada di desa Baratan, Kecamatan Patrang, Rabu (10/02/2021). Sedikitnya ada sepuluh poin pernyataan sikap Partai berlambangkan Kepala Bandeng tersebut.
Meski demikian kata Widarto, Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Pemenangan Pemilu, menyampaikan bahwa PDIP dan Fraksi PDI Perjuangan tetap akan memberikan masukan untuk Kabupaten Jember ke depan, dia menyebutkan akan beriskap kritis jika memang ada yang perlu di kritisi.
“Tentu dengan kritik konstruktif, seperti soal Sumber Daya Alam, maka tetap akan kami sampaikan kritikan sebagai sikap kritis kami,” tegasnya.
“PDI Perjuangan tidak akan menghambat APBD, apalagi saat ini di Jember banyak persoalan, termasuk hal yang substantif harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Dia menyarankan, di masa pandemi seperti sekarang ini, sebaiknya program penanganan dipikirkan untuk jangka panjang agar keluar.” Karena itu menyangkut kebutuhan dasar bagi masyarakat saat ini, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, harus diperhatikan namun tidak boleh dibalut dengan politik pencitraan,” tegas dia.
Hal serupa disampaikan oleh ketua fraksi Edy Purnomo Cahyono, bahwa sikap fraksi di DPRD juga akan bersikap sama dengan partai.
“Kami di Fraksi DPRD yang sebagai kepanjangan tangan dari DPC, akan memberi masukan bahkan kritikan manakala kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat, maka Fraksi PDIP akan berada di garis depan,” ujarnya.
Dalam pres conference itu dihadiri oleh seluruh fraksi PDI Perjuangan, sekretaris DPC Bambang Wahjoe beserta pengurus lainya.(Ris/Yud)
Inilah pernyataan sikap PDI Perjuangan
—————————————————————–
1. Mengucapkan selamat dan selamat bekerja kepada bupati dan wakil bupati terpilih, Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye.
2. Dalam masa konsolidasi demokrasi seperti saat ini, PDI Perjuangan sebagai partai politik tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat. Partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.
3. PDI Perjuangan mempunyai pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada periode tahun 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Kabupaten Jember pada periode tahun 2021-2024.
4. PDI Perjuangan Kabupaten Jember, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and Balances. Mendukung kebijakan Bupati Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat (utamanya wong cilik), tetapi akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat
5. Kami memandang persoalan birokrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Infrastruktur, Pertanian Pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam,
kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD Kabupaten Jember untuk menempatkan Kepentingan Rakyat pada posisi paling utama di bandingkan kepentingan kelompok apalagi pribadi.
6. Banyaknya persoalan di Kabupaten Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat. Baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum (utamanya wong cilik). Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, utamanya adalah partai politik.
7. Persoalan kesehatan menyangkut Pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan tidak sekedar menebar bantuan sosial (Bansos) sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan, tetapi harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang.
8. Pola relasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, dengan tetap saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian Bansos/Jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis anggota DPRD Kabupaten Jember.
9. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember juga akan menginisiasi beberapa Raperda yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat dan menyangkut keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Meskipun PDI Perjuangan Kabupaten Jember berada di luar pemerintahan Hendy Siswanto.
