JEMBER, Pelitaonline.co – Sejumlah warga asal Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Rabu (9/11/2022) siang wadul ke kantor DPC PDI Perjuangan Jember. Mereka menyampaikan pajak bumi bangunan (PBB) di desanya, masih terhutang padahal sudah lunas membayar.

Seperti yang disampaikan Supriyadi, bahwa PBB miliknya sudah rutin dibayar setiap tahunnya. Betapa terkejutnya mereka, saat penagihan PBB di tahun 2022, ternyata pajak yang dibayar sejak tahun 2020, masih tertulis terhutang atau sama sekali tidak dibayarkan oleh pihak desa ke Bapenda Jember.

Dia mengaku selama ini membayar PBB ke perangkat desa. “Saya ditagih ke rumah. Ya saya bayar. Tapi setelah berganti Pak Kades, ternyata uang pajak yang rutin saya bayar selama ini masih terhutang,” ungkapnya.

Kemudian, Aan warga Desa Klatakan lainnya, mengaku sempat protes ke perangkat desa yang pernah menagih PBB padanya. “Setelah saya protes, uang yang pernah saya bayarkan ke perangkat desa, dikembalikan. Artinya, memang uang PBB kami tidak pernah disetorkan ke pemerintah,” bebernya.

Mendapati temuan yang demikian, Sumanto bersama warga lainnya mendatangi satu-persatu warga di Desa Klatakan. Ternyata, banyak warga di Klatakan sudah bayar PBB ke perangkat desa, tetapi uang pajaknya masih tidak terbayar. Sehingga masih yang terhutang. “Saya pastikan, banyak warga desa kami diduga kuat uang pajaknya dikemplang. Saya punya datanya,” tegasnya.

Sejumlah warga Desa Klatakan, itu ditemui para pengurus DPC PDI Perjuangan Jember. Tak terkecuali Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto. Mantan aktivis mahasiswa GMNI Jember, itu berjanji akan menyeriusi laporan warga desa tersebut.

Dia menyampaikan di hadapan warga Desa Klatakan, bahwa pengurus partainya akan mendiskusikan di internal. “Kami akan diskusikan. Apakah nanti kami akan melakukan langkah di jalur politik dengan hearing di DPRD, atau jalur hukum melapor ke aparat penegak hukum, bahkan bisa pakai kedua jalur,” janjinya.

Widarto, juga meminta warga Klatakan, untuk terus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin di lapangan. “Bapak-bapak juga wajib bantu PDIP, dengan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya,” pintanya.

Perlu diketahui, selain Widarto selaku Sekretaris DPC PDIP Jember, juga ada Basuki – Wakabid Hukum danWakabid Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Hariyanto – Wakabid Kehormatan Partai, Budi – pengacara Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan. (Rul/Yud)