Pelitaonline.co – 26 Desember 2025.
Disudut batas negeri Konoha yang masih menyimpan bau tanah basah dan napas petani, suara rakyat kecil tiba-tiba menggema di antara lumbung dan ladang. Bukan dari gedung parlemen karena gedung parlemen sudah tak berdaya dikuasai pendukung sang raja, bukan pula dari podium aktivis karena sudah banyak aktivis yang sudah bungkam karena nyaman dengan kue kekuasaan.

Suara datang dari seorang petani bernama Sanemo yang suaranya mungkin tak terdengar dalam ruang ber-AC, tapi nyaring di dada mereka yang menolak diam.
“Saya sedih melihat negeriku negeri Konoha karena sang pemimpin sudah seperti raja kecil,” dimana pejabatnya sudah tertunduk merunduk takut kehilangan jabatannya. Kalimat seorang petani negeri Konoha itu tak meluncur dari amarah, melainkan dari luka yang terlalu lama disimpan. Luka karena pemerintahan yang katanya demokratis, tapi nyatanya makin jauh dari harapan karena roda pemerintahan sudah seperti kerajaan yang semua kebijakan tergantung pada sang raja.

Sanemo sang petani merasa sedih melihat sang mahapatih dijadikan hanya ada namanya saja diparkir tak diberi ruang, tak diberi peran. Seperti keris pusaka yang dibiarkan berkarat dalam sarungnya. Bukan karena tak tajam, tapi karena tak dikehendaki. Kekuasaan, dalam tafsir yang demikian, menjadi milik satu orang. Dan lebih mencengangkan, peran pemerintahan justru dikabarkan dijalankan oleh team khusus yang diisi oleh orang-orang penting saat sang raja berjuang merebut tahta kekuasaan.

Tata kelola pemerintahan negeri Konoha sekarang dikemas dengan sandiwara kekuasaan yang tak lagi tahu malu? Dalam demokrasi, kekuasaan adalah mandat rakyat, bukan warisan keluarga. Tapi kini, ada bisik-bisik yang mengatakan, alur pemerintahan lebih ditentukan di ruang keluarga ketimbang di ruang rapat bersama punggawa kerajaan, ungkap Sanemo.

Mahapatih yang seharusnya menjadi mitra kerja membantu jalannya roda pemerintahan dibiarkan begitu saja hanya menjadi foto pajangan diruang kerja para punggawa pemerintahan. Sementara yang tak dipilih rakyat, justru tampil sebagai pengatur arah karena dianggap berjasa dalam perjuangan merebut kekuasaan. Jika ini bukan bentuk pengingkaran pada etika pemerintahan, lalu apa namanya?

Petani Sanemo yang setiap hari menanam harapan di tanah, kini merasa dijauhkan dari pengambil kebijakan. “Kami tak butuh simbol, kami butuh pemimpin yang hadir,” katanya sambil mengelus dada. Dan ia tidak berbicara untuk dirinya sendiri, tapi untuk suara-suara yang tak sempat disalurkan, yang tertahan di tenggorokan rakyat desa.

Mereka yang dulu percaya, kini bertanya: Untuk siapa kekuasaan ini dijalankan? Untuk siapa program-program dirancang, jika suara petani pun tak lagi dianggap penting?

Ketika seorang pemimpin mulai mengelola pemerintahan seperti kerajaaan, dan mengabaikan struktur resmi pemerintahan, maka rakyat berhak bersuara. Bukan untuk memberontak, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa akuntabilitas hanyalah tirani dalam baju demokrasi.

Sanemo petani pinggiran Negeri Konoha bukan sedang mencari panggung. Ia sedang mengetuk pintu nurani. mengingatkan, bahwa dalam demokrasi, pemimpin adalah pelayan. Dan pelayanan bukan hanya soal membagi bantuan, tapi membagi kewenangan secara adil dan terbuka.

Dan dari ladang-ladang yang sepi itu, suara Sanemo adalah seruan. Bahwa pemerintahan ini harus kembali ke relnya, bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi dan golongannya. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa di Negeri Konoha yang tanahnya subur pernah tumbuh kekuasaan yang memilih menutup telinga, sementara rakyatnya menggigil dalam ketidakadilan.

Penulis : Lukman Hakim