JEMBER, Pelitaonline.co – Setelah beberapa pejabat setingkat kepala dinas di pemerintahan Bupati Jember Hendy Siswanto terkait dugaan korupsi, dilaporkan ke Polda Jatim, kini Giliran delapan pejabat kecamatan yang diadukan ke Polres Jember, oleh tiga lembaga masyarakat.
Informasi yang diperoleh media ini, aduan yang dilayangkan tiga lembaga masyarakat tersebut, disampaikan ke Polres Jember pada hari ini, Rabu (8/5/2024). Ketiga lembaga masyarakat itu diantaranya Patriot AKS, Jember Tegal Lurus (JTL) dan Aliansi Masyarakat Peduli Jember (AMPJ).
Delapan pejabat kecamatan yang dilaporkan itu adalah Kecamatan Patrang, Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Silo, Kecamatan Kalisat, kecamatan Jenggawah, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Umbulsari dan Kecamatan Semboro.
Menurut Kristiawan, Ketua Lembaga Masyarakat Patriot AKS, Indikasi kerugian negara atas dugaan korupsi dari delapan kecamatan selama dua tahun anggaran 2022 dan 2023, totalnya mencapai Rp 11 miliar lebih.
“Meski meraih opini WTP dari BPK, tapi tak menjamin Jember bebas korupsi. Berdasarkan temuan kami di tiga kecamatan saja, yakni Silo, Kalisat dan Jenggawah, indikasi penyelewengan anggaran selama dua tahun mencapai Rp 3,4 miliar lebih. Ini jumlah yang cukup besar,” ujarnya.
Modus yang dilakukan untuk mengakali penggunaan anggaran tersebut, misalnya, muncul item belanja honorarium dan belanja lembur yang secara regulasi sudah dilarang, kemudian belanja yang tidak diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), hingga dugaan belanja BBM fiktif.
“Belanja makan dan minum rapat juga terindikasi ada Mark up. Pembelian harga barang lebih mahal dari harga pasaran. Dan sebagian keuntungan dari Mark up ini menjadi cashback dari rekanan kepada oknum pejabat,” bebernya.
Indikasi lainnya lanjutnya, juga terdapat monopoli belanja. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh rekanan yang merupakan oknum mantan tim sukses (timses) bupati pada Pilkada 2020 lalu. Selain itu, terdapat realisasi belanja untuk memfasilitasi kegiatan PKK yang tidak tepat dan seharusnya diberikan dalam bentuk hibah.
“Kami meminta kepada pihak kepolisian, agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan memanggil serta memeriksa pejabat pengguna anggaran, sekaligus pejabat pembuat komitmen dan semua pihak terkait. Ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran di Kabupaten Jember,” terangnya.
Ketua JTL Dwi Hadi Rahardjo juga menyampaikan hal serupa. Berdasarkan hasil kajian lembaganya di Kecamatan Umbulsari, Kaliwates dan Semboro, modus yang dilakukan juga nyaris sama. Seperti markup anggaran, belanja fiktif, monopoli rekanan yang terhubung ke oknum timses bupati, hingga penggunaan anggaran yang menabrak aturan.
“Dari tiga kecamatan yang kami lakukan kajian, indikasi kerugian negara selama dua tahun anggaran cukup besar. Totalnya mencapai Rp 4,4 miliar,” ungkapnya.
Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi dikonfirmasi beberapa media melalui satu wartawan yang dikirim melalui Via pesan WhatsApp hingga Rabu siang sekitar pukul 14.15, belum merespon atau belum ada jawaban.
Sementara itu, Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman, merespons pertanyaan wartawan. Kendati demikian, wakil bupati yang akrab disapa Gus Firjaun ini mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. “Masih belum tahu,” jawabnya, singkat.
Berbeda dari wakilnya, Bupati Jember Hendy Siswanto, justru meminta jurnalis mengonfirmasi langsung kepada camat yang menjadi terlapor, tanpa menjelaskan, tindakan internal apa yang bakal dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut. “Silakan langsung ke camatnya saja,” tulisnya.
Dan upaya konfirmasi dua dari delapan yang dilakukan awak media misalnya, kepada Camat Jenggawah Endro Lukito dan Camat Silo Joni Pelita Kurniawansah, tak ditanggapi. Keduanya sama-sama masih bungkam hingga berita ini diterbitkan. (Yud)
