Camat Larang Rekam Jalan Rusak: Viral dan Kontroversi di Bandar Lampung

Ketiga, pemerintah daerah perlu lebih serius menangani infrastruktur. Perbaikan jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga soal kesejahteraan warga. Jalan rusak berdampak pada ekonomi, keselamatan, dan mobilitas masyarakat. Terakhir, kebebasan pers harus dijaga. Wartawan dan selebgram memiliki hak untuk menyuarakan realitas, selama dilakukan secara etis.

Langkah ke Depan untuk Bandar Lampung

Setelah kejadian ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengambil langkah konkret. Pertama, percepat perbaikan jalan di Sukabumi dan wilayah lain yang bermasalah. Kedua, tingkatkan transparansi soal anggaran infrastruktur untuk membangun kepercayaan publik. Ketiga, ajak warga berdialog, bukan malah melarang peliputan. Dialog terbuka bisa menghasilkan solusi yang lebih baik.

Bagi Syahrial, insiden ini bisa jadi momentum untuk introspeksi. Sebagai camat, ia memiliki peran besar dalam mendengar aspirasi warga. Sikap terbuka dan solutif akan lebih dihargai ketimbang larangan yang memicu kontroversi. Sementara itu, warga dan media sosial harus terus mengawal isu ini agar perbaikan jalan tak hanya jadi janji.

Harapan untuk Infrastruktur yang Lebih Baik

Kisah camat larang rekam jalan rusak adalah cerminan dari tantangan besar di Lampung: infrastruktur yang tertinggal dan sikap pejabat yang belum sepenuhnya terbuka. Namun, di balik kontroversi, ada harapan. Viralnya kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan ingin perubahan. Dengan tekanan publik, pemerintah didorong untuk bertindak lebih cepat.

Ke depan, Lampung butuh lebih dari sekadar tambal sulam jalan. Diperlukan perencanaan jangka panjang, pengawasan anggaran yang ketat, dan keterlibatan warga. Media sosial akan terus menjadi alat ampuh untuk mengingatkan pemerintah tentang tanggung jawab mereka. Semoga kejadian ini jadi titik balik menuju Bandar Lampung yang lebih baik, dengan jalan mulus dan pejabat yang mendengar.