Bupati Dharmasraya Sutan Riska Jadi Keynote Speaker Rapim Kodam 1 Bukit Barisan

MEDAN, Pelitaonline.co – Meski pertahanan dan keamanan negara merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah dapat memainkan peranan strategis untuk ikut serta memperkuatnya sesuai tugas-pokok dan fungsinya.

Hal tersebut dikatakan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan ketika didaulat menjadi keynote speaker dalam Rapat Pimpinan Kodam I Bukit Barisan, Medan Provinsi Sumatera Utara, Senin (21/03/2022).

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu berpendapat, pembangunan daerah yang dilakukan kepala daerah  beserta jajarannya pada prinsipnya tetaplah jadi kesatuan yang mendukung dan menjaga pertahanan dan keamanan negara.

“Pemerintah daerah tetap mempunyai peranan yang penting untuk mendukung konsep pertahanan dan keamanan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut, terutama dalam konsep pembangunan”, ujar bupati milenial asal Provinsi Sumatera Barat itu;

Lebih lanjut Sutan Riska menerangkan, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat menjadi pencegah dan penangkal segala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan (ATHG) terhadap pertahanan dan keamanan negara.

“Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini dijalankan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat tercipta dan terjaminnya stabilitas keamanan masyarakat,” terangnya dihadapan peserta Rapim Kodam yang dipimpin Mayjen Achmad Daniel Chardin itu.

Karena tambah Sutan Riska, munculnya pertumbuhan dalam pembangunan serta adanya upaya pemerataan tersebut, berguna untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat.

Sutan Riska menjelaskan, pemerintah daerah juga harus ikut berperan aktif dalam mengantisipasi akibat negatif arus informasi sebagai akibat perkembangan pesat internet dan teknologi informasi.

”Seiring pembangunan infrastruktur internet yang pesat, hingga seluruh pelosok negeri dalam 20 tahun terakhir. Banyak pengguna internet beserta keriuhan informasi yang beredar telah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas,” jelasnya.

Selain itu, dibalik dampak positif arus teknologi informasi kata Sutan Riska, sebenarnya internet juga bisa menjadi tantangan dan ancaman yang dapat menjadi sumber pertentangan di tengah masyarakat dan juga berpeluang memunculkan gangguan terhadap keamanan bahkan pertahanan negara.

“Hal-hal yang bisa menjadi ancaman tersebut, antara lain adalah berkembangnya informasi tak jelas bahkan kabar palsu (hoaks) hingga kabar palsu yang bukan saja dapat merugikan masyarakat tetapi juga negara” papar Sutan Riska.

Pemerintah daerah perlu mengambil tempat dalam hal ini melalui edukasi dan literasi. Pasalnya menurutnya, membatasi internet dan media sosial masyarakat, bukanlah cara yang tepat di alam demokrasi yang dijalankan.

“Hal yang perlu dilakukan adalah memahami dan menguasai informasi yang beredar di internet serta medsos, dengan meningkatkan kapasitas diri maupun jajaran untuk beraktivitas di internet” imbuh Sutan Riska

Oleh karena itu, kata Sutan Riska, kerja sama antar berbagai instansi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah perlu ditingkatkan. Terkait dengan fungsi pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan aparat pemerintah pusat termasuk TNI dan Polri adalah koordinasi dalam berjalannya pemerintahan umum serta pelaksanaan pembangunan dan keamanan teritorial.

Diterangkannya, dalam melaksanakan tugas masing-masing kepada negara, baik TNI, Polri, DPRD dan pemerintah, di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, telah dijalankan dalam bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di provinsi, dan kabupaten/kota, serta forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

“Forkopimda dapat dimanfaatkan menjadi forum koordinasi untuk berjalannya pemerintahan umum dalam mengatasi berbagai masalah di daerah, sejak dari masalah sosial kemasyarakatan hingga bencana alam” urai Bupati yang pernah tercatat sebagai bupati termuda se Indonesia itu.

Upaya-upaya melalui wadah forum koordinasi menurut Suami Dewi Lopita Sari, pada akhirnya juga akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan yang dengan baik, terhindar dari berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan.

Di bagian lain, lanjut Sutan Riska, khususnya untuk kelancaran tugas-tugas dalam melakukan pembinaan pertahanan di daerah, Pemerintah Daerah juga perlu untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana operasional bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa). Pasalnya, selain merupakan ujung tombak pembinaan pertahanan negara, Babinsa juga sebetulnya juga turut serta dalam membantu kelancaran tugas-tugas pokok pemerintah daerah. Hal itu dibuktikan dengan peran aktif para prajurit TNI terutama di masa Pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, menyadari peran penting prajurit TNI, khusunya bagi yang bertugas langsung di tengah-tengah masyarakat, saya selaku kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan dana operasional bagi Babinsa ”, tutup Sutan Riska yang disambut tepukan meriah dari peserta Rapim. (Gus/Yud)