JEMBER, Pelitaonline.co – Kabar keterlibatan Politisi Partai Golkar Jember dalam Aktivitas tambang emas ilegal di Gumuk Rase yang berada di Desa Kemuning kidul Kecamatan Jenggawah, Hoax (tidak benar).
Sebelumnya diketahui ada tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 dinihari Polisi Polres Jember melakukan penggerebekan lokasi tambang emas ilegal tersebut.
Dari peristiwa itu, Polisi memanggil para saksi yang salah satunya bernama Karim. Nah, sosok itu yang dikait-kaitkan atau disebut sebut sebagai Karim politisi atau ketua partai Golkar Jember.
Padahal, Karim yang dimaksud bukan ketua Partai Golkar Jember dan juga bukan merupakan politisi Golkar, seperti yang banyak disalah pahami publik.
Hal itu dikatakan Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) Kabupaten Jember Arif Ramadhany, Minggu (29/1/2023) kepada Pelitaonline.co.
Arif mengatakan, H.Karimullah Dahrujiadi adalah sosok yang pro terhadap lingkungan. Jadi, tidak benar kabar bahwa ketua ikut didalam aktivitas penambangan emas Ilegal di Gumuk Rase.
“Jadi sosok bernama Karim yang dimintai keterangan polisi adalah sosok lain yang bukan merupakan pengurus DPD Golkar Jember, dan bukan politisi partai Golkar,” katanya.
Buktinya, H.Karimullah punya 2 bukit yang masing di Kecamatan Tempurejo dan di Gumukmas. Namun meski demikian H.Karim melarang untuk ditambang, padahal, bukit-bukit disekitarnya sudah menjadi kegiatan tambang.
“H.Karimullah malah melestarikan lingkungan dengan mengelola 2 bukit tersebut untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata, budidaya ternak, dan UMKM,” lanjut nya.
Nah seharusnya, lanjut Arif, di croscheck terlebih dahulu sebelum memberitakan. Bagaimana sosok Karim ini bisa disebut Politisi golkar. Memang benar dia mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) Golkar untuk dapil 4.
“Tapi yang perlu diingat Bacaleg belum merupakan caleg golkar, belum ter SK, nanti ada seleksi nya terlebih dahulu, jadi tidak otomatis langsung jadi caleg dan sebagai Anggota Golkar,” terangnya
Arif menambahkan, pihaknya menyadari bahwa tahun ini kan tahun politik, menjelang Pemilu (Pemilihan Umum) yakni pada Februari 2024, jadi, biasalah kalau ada gorengan-gorengan politik.
Sebenarnya jelas Arif, tugas partai dan segenap fungsionarisnya untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat, dan tidak menggunakan cara atau opini yang mengarah pada pembodohan publik.
“Secara etik, setiap politisi harus memiliki fatsun politik agar budaya politik utamanya di Jember jadi bermartabat dan indah.” Tandasnya. (Yud)
