Waketum ABPEDNAS Jawa Timur, Deny P, menyatakan dukungannya dengan catatan perlunya kejelasan pendanaan dan juklak/juknis Koperasi Desa Merah Putih.
Ia juga menyarankan agar FGD serupa terus dilakukan untuk membahas isu-isu yang muncul. Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Japan, Muhammad Taufan, yang menekankan pentingnya penguatan regulasi dan menolak konsep Koperasi Desa Merah Putih sebagai koperasi simpan pinjam. Ia mengusulkan agar koperasi ini bertransformasi dari Gapoktan untuk mengelola pertanian, khususnya pupuk.
Sementara itu, Kades asal Madiun, Priyanto, mengusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih diintegrasikan ke dalam BUMDes.
Sekretaris DPD AKSI Provinsi Jawa Timur, Eko Mulyadi, menyimpulkan bahwa secara umum, semua peserta FGD sepakat mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih, meskipun masih ada dinamika terkait regulasi, permodalan, dan potensi tumpang tindih dengan lembaga lain.
Hasil FGD ini akan dikaji dan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Desa, dan stakeholder terkait lainnya.
