Pelitaonline.co, Jakarta – 14 Februari 2026.
Sejak dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dan dipercaya menjadi Kapoksi Komisi V Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya langsung mengarahkan fokus kerjanya ke dua sektor strategis: infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan transmigrasi. Di tangan DWS, dua isu tersebut tidak hanya dibaca sebagai program rutin kementerian, tetapi sebagai instrumen untuk mengoreksi “Paradoks Indonesia”: negeri yang kaya sumber daya namun masih tertinggal dalam pemerataan kesejahteraan.
Salah satu sikap tegas DWS terlihat ketika ia mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah yang dilanda bencana, khususnya di Sumatera. Ia menekankan bahwa pemulihan jalan, jembatan, dan jaringan logistik bukan sekadar proyek fisik, melainkan syarat agar distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi warga bisa segera pulih. Dalam berbagai pernyataan, DWS mengingatkan semua pihak untuk bergotong-royong mempercepat rehabilitasi demi meredam potensi ketidakstabilan sosial pascabencana.
Di sisi lain, DWS juga tampil menonjol dalam isu transmigrasi. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip media nasional, ia meminta Kementerian Transmigrasi mengoptimalkan kawasan transmigrasi yang telah ada untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru sekaligus lumbung pangan nasional. Ia menolak melihat transmigrasi sekadar sebagai perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah sepi, dan mengusulkannya sebagai strategi besar negara untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan pangan.
Menurut DWS, kawasan transmigrasi menyimpan potensi luar biasa: lahan luas, tenaga kerja, dan peluang pengembangan agroindustri. Dengan modernisasi pertanian, dukungan infrastruktur, dan akses pasar yang memadai, kawasan-kawasan ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi ekspor. Ia menegaskan bahwa transmigran bukan “warga kelas dua”, melainkan aset bangsa yang harus diberdayakan secara serius.
Langkah ini menunjukkan cara pandang yang lebih strategis dan revolusioner. Alih-alih membiarkan program transmigrasi berjalan dengan pendekatan lama, DWS mendorong transformasi paradigma: dari program sosial-demografis menuju program pengembangan ekonomi wilayah. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta sebagai kunci keberhasilan. Dengan kata lain, ia mengajak melihat kembali peta pembangunan Indonesia dengan menggeser titik berat dari kota-kota besar ke kantong-kantong baru di kawasan transmigrasi.
Terobosan lain yang mengundang perhatian adalah dukungan DWS terhadap ide “gentengisasi” yang digagas Presiden Prabowo. Konsep ini mendorong penggunaan genteng sebagai elemen utama atap rumah untuk memperindah wajah kota-kota di Indonesia dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. DWS memandang gentengisasi bukan sekadar estetika, tetapi juga kebijakan pro-lingkungan dan pro-ekonomi rakyat karena membuka peluang penyerapan tenaga kerja di industri genteng rakyat.
Sebagai anggota Komisi V dan Badan Anggaran DPR RI, DWS menegaskan bahwa kebijakan semacam gentengisasi harus didukung desain anggaran dan regulasi yang tepat, agar tidak berhenti sebagai slogan. Ia mendorong kementerian terkait untuk merumuskan skema padat karya dan insentif bagi pelaku industri kecil-menengah di sektor bahan bangunan. Pendekatan ini konsisten dengan fokusnya pada padat karya di Kementerian Perhubungan dan infrastruktur dasar sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
DWS juga aktif melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Dapil Jateng III dan wilayah lain untuk meninjau langsung kualitas infrastruktur publik. Di Grobogan, misalnya, ia meninjau kondisi Pasar Gubug dan mendorong revitalisasi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat. Di wilayah lain, ia memantau pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah dan memastikan bahwa pengerjaan fisik di lapangan sesuai prioritas dan kebutuhan warga, bukan sekadar proyek seremonial.
Yang menjadikan pendekatan DWS terasa revolusioner adalah konsistensinya memadukan tiga level kerja: ideologi, desain kebijakan, dan implementasi teknis. Ia mengikat isu Trisakti—kedaulatan ekonomi dan kepribadian budaya—dengan kebijakan konkret di sektor infrastruktur dan transmigrasi. Trisakti bagi DWS bukan hanya kutipan dari Bung Karno, melainkan prinsip kerja yang tercermin dalam dorongan terhadap transmigrasi sebagai lumbung pangan dan infrastruktur sebagai alat pemerataan.
Dalam konteks politik nasional yang sarat dengan persaingan citra, sosok seperti Danang Wicaksana Sulistya menawarkan narasi lain. Ia tidak membangun reputasi lewat manuver sensasional, melainkan lewat desain ulang cara negara memandang pembangunan wilayah. Jika konsistensi ini terjaga dan diperkuat dengan dukungan politik di level eksekutif, terobosan-terobosannya berpotensi mengubah secara revolusioner wajah pembangunan Indonesia dari pinggiran.
