Pelitaonline.co. JEMBER – 7 Agustus 2025.
Ketua Umum Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jumantoro, angkat bicara terkait berbagai kegiatan seremonial yang dilakukan atas nama ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kegiatan yang bersifat simbolis semata hanya membuang-buang waktu dan anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi para petani dan masyarakat luas.

Jumantoro menegaskan bahwa simbolitas seperti itu tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan. “Yang dibutuhkan adalah langkah konkret dan menyentuh langsung kepentingan petani, bukan sekedar pertemuan, peresmian atau pencitraan,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika fokus pemerintah hanya pada acara-acara seremonial, maka yang akan terjadi bukanlah pemulihan atau penguatan sektor pangan nasional, melainkan justru bisa berujung pada kehancuran sistem pangan. Dalam kondisi seperti itu, kata Jumantoro, masyarakatlah yang paling dirugikan.

Lebih lanjut, APPI menyoroti kebijakan impor yang menurutnya harus dilakukan secara sangat hati-hati. APPI menilai bahwa institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan impor, terutama beras harus benar-benar cermat dalam mengambil keputusan.Contoh nyata saat impor gula industri membanjiri pasar tradisional maka gula petani tak laku dilelang

“Jika diskresi impor tidak dilakukan dengan bijak, maka dampaknya bisa merugikan semua pihak, termasuk petani sendiri yang ironisnya juga adalah konsumen,” katanya. Ia mencontohkan bahwa ketika harga pangan terlalu tinggi, daya beli petani justru bisa terpukul.

Jumantoro juga mengingatkan bahwa lonjakan harga pada komoditas seperti jagung bisa memicu dampak lanjutan pada sektor peternakan. “Kalau jagung mahal, peternak bisa kelimpungan. Mereka kesulitan mendapatkan pakan dengan harga terjangkau, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga daging dan telur di pasaran,” jelasnya.

APPI berharap pemerintah lebih mengedepankan kebijakan yang pro terhadap kestabilan harga. Menurut Jumantoro, stabilitas harga adalah kunci untuk melindungi semua pihak dalam rantai pasok pangan, mulai dari produsen hingga konsumen akhir.

Ketum APPI lebih lanjut menyerukan agar pemerintah lebih aktif mendengarkan aspirasi petani dan pelaku sektor pangan dilapangan. Kebijakan yang dirumuskan secara top-down tanpa mendengar suara akar rumput cenderung gagal diimplementasikan dengan efektif.

Sebagai penutup, Jumantoro menegaskan komitmen APPI untuk terus mengawal isu-isu strategis di sektor pangan nasional. “Kami akan terus bersuara agar kebijakan pangan benar-benar berpihak kepada petani dan rakyat. Ini bukan cuman soal produksi, tapi juga soal keadilan dan kedaulatan pangan,” pungkasnya. (Lhk)