Mendag Lutfi : Semua Anggota G33 Harus Bisa Menjalankan Fungsi WTO

Ricky R

June 14, 2022

3
Min Read
Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi (foto : dok humas Kemendag untuk Pelitaonline.co)

JENEWA, Pelitaonline.co – Kelompok G33 Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO di Jenewa Swiss yang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022.

Dalam rekaman pernyataan umum Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyerukan agar WTO harus menjadi bagian solusi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini yakni ekonomi, lingkungan, kesehatan dan keamanan.

Oleh karena itu, semua anggota harus dapat menjalankan fungsi World Trade Organization (WTO) dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral.

“Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi penting bagi  banyak anggota WTO,  khususnya negara  berkembang  dan negara  kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Oleh karena itu, Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan dan pembangunan pedesaan.

Sebelum pembukaan  KTM  ke-12  WTO,  Dirjen  Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko B. Witjaksono, mewakili Mendag Lutfi, memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu  (12/6).

Baca Juga :  Kesaktian Politik Bupati Hendy Luntur, LPP APBD 2021 Jember Gagal Disahkan

Djatmiko menerangkan, sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semua anggota G33 terus  memperkuat persatuan dan solidaritas dalam   memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs, guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.

“Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM  ke-12  WTO.Beberapa  isu  prioritas lainnya seperti ketahanan pangan,  stok pangan untuk ketahanan pangan (public stockholding for food security purposes),” terangnya..

Dan berikutnya, katanya, Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan  kepada petani kecil saat terjadinya lonjakan  impor.  “Maka, kelompok G33 berkepentingan untuk  mengawal isu tersebut karena berpengaruh  terhadap kebutuhan stok  pangan serta ketahanan pangan,” ucap Djatmiko.

Selain itu, pada pertemuan Cairns Group (CG)  (12/6),  Djatmiko juga mengatakan perlunya  mengakomodasi kepentingan  negara  berkembang seperti Indonesia dan LDCs, terkait  subsidi domestik (Domestic Support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia.

Baca Juga :  Lele Bermulut Dua di Batok Kepala ada Guratan Menyerupai Burung Garuda

“CG merupakan kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian,” ucapnya.

Diketahui, dalam rekaman pernyataannya, Mendag Lutfi  menyampaikan bahwa sistem perdagangan multilateral  memiliki  peran  untuk  mempromosikan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Salah satunya, subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang  lebih  parah.

“Indonesia setuju bahwa prinsip dasar  disiplin perikanan adalah  untuk memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF),” ungkapnya.

Namun demikian, lanjut Mendag, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan  pembangunan  negara-negara  yang  mengandalkan  perikanan  rakyat  dan  skala  kecil  untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Berbicara mengenai Penangguhan Kekayaan  Intelektual pada persetujuan Trade-Related  Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPs),  Mendag Lutfi menegaskan pentingnya respons WTO terhadap pandemi.

“Kita harus menunjukkan bahwa, WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal  dan  setara  untuk  vaksin  Covid-19,  barang  penting,  dan  teknologi.  Untuk  itu, saya  percaya TRIPs  Waiver  harus  menjadi  bagian  utama  dari  jawaban WTO kepada dunia dalam  penanganan pandemi,” papar Mendag Lutfi.

Baca Juga :  Demografi Pengguna Media Sosial Tahun 2024

Sekilas tentang Konferensi Tingkat Menteri WTO

KTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan di selenggarakan setiap dua tahun sekali.  Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 2017 di  Argentina.  Pertemuan  KTM  ke-12  WTO yang  seharusnya  dilaksanakan  pada  2019  akan  membahas beberapa isu.

Diantaranya, pembahasan respons WTO terhadap pandemi, termasuk Penangguhan Kekayaan Intelektualpada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik dan reformasi  WTO.

KTM  ke-12  WTO diharapkan dapat  menyepakati  beberapa  isu  prioritas  dengan hasil berupa keputusan, program kerja, dan deklarasi dalam pembukaan KTM ke-12 WTO.

Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mendesak Anggota WTO agar WTO dapat menghasilkan kontribusi nyata kepada masyarakat internasional. “Saat dunia bergulat dengan  ketidakpastian dan krisis di berbagai  bidang,  inilah  saatnya  untuk  menunjukkan  bahwa multilateralisme berhasil,”pungkas Dirjen Ngozi. (Yud/Rilis Kemendag)

Bantu Ikuti Saluran : WhatsApp Kami

Dan Bantu Ikuti : Google News Kami

Related Post

 

×