JEMBER, Pelitaonline.co – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember( IKA PMII) Jember pertanyakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Jember 2021 yang mengklaim, telah terjadi pertumbuhan Perekonomian 6,98 persen.
Mengingat, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi pada besaran, – 2,98 persen menjadi 4,00 persen di tahun 2021. Tetapi di LKPJ tersebut, tidak dijelaskan kalau indeks kemiskinan juga meningkat.
“Padahal indek keparahan kemiskinan juga meningkat, dan kesenjangan sosial antar si miskin dan si Kaya semakin meningkat. artinya apa? Kue pembanguan selama ini tidak merata,” ujar Sekretaris Umum Pengurus Cabang IKA PMII Jember Sutrisno saat Hearing bersama DPRD Jember.
Menurutnya, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ) indeks kedalaman kemiskinan Jember di tahun 2021 mencapai 1,58 persen, sementara pada 2020 hanya 1,42 persen.
“Artinya, kemiskinan di Jember meningkat, pertumbuhan meningkat dan kesenjangan meningkat. Berarti yang menikmati APBD dan Kue Pembangunan siapa?, berarti para elit, dan APBD hanya di nikmati oleh segelintir orang,” kata pria yang akrab disapa Sutris ini.
Salah satunya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan mencapai Rp640 Miliar, melalui skema Multiyears hanya bisa di nikmati oleh Kontraktor besar yang menggarap jalan.
“Sementara yang kecil-kecil dimasukan ke dalam Program UMKM, Ini nggak bener. Belum lagi lahan pertanian kita, semakin menyusut, dan produksi kita semakin menurun,” jelas Sutris.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Edi Cahyo Purnomo mengaku bahwa di awal Pembahasan APBD, sudah menolak program multiyears yang di gaungkan Bupati Jember Hendy Siswanto.
“Kami menolak, dan pimpinan kami pada masa itu tidak mau menandatangani. Karena secara aturan sudah melanggar dan menciderai hati rakyat,” katanya Jum’at (8/5/2022).
Pihaknya pun, sudah sudah mewanti-wanti bahwa proyek Multiyears dengan anggaran hampir Rp700 Miliar untuk perbaikan jalan 1080 Kilometer tersebut tidak akan mempengaruhi Perekonomian rakyat.
“Kalau memang untuk perekonomian, seharusnya masyarakat ikut terlibat dalam Pembangunan tersebut. Tapi mana,” cetus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember yang akrab di sapa Cak Ipung ini.
Selain itu, Ketika Pembahasan Perubahan APBD 2021 Cak Ipung, mengaku telah meminta supaya Bupati Jember, segera menyerahkan Dokumen Rencana Kerja Usah (RKU ) pada DPRD lebih awal, tetapi tidak segera dilakukan. Karena waktunya sudah mepet.
“Baru tiga hari berakhirnya pembahasan, Dokumen itu disampaikan. Ternyata apa? telat. Seperti yang kita sampaikan, kita hanya sebatas itu, karena pengguna anggaran adalah pemerintah.” Tegasnya. (Awi/Yud)
