Turunkan Baliho Parpol, Bupati Jember Adu Domba Pejabat dan Partai

Ricky R

May 5, 2022

2
Min Read
Cak Ipung (sebelah kanan) saat rapat Paripurna (foto : Nawawi Dok Pelitaonline.co)

JEMBER, Pelitaonline.co – Pencopotan Baliho dan banner ucapan Hari Raya Idul Fitri milik Partai Politik (Parpol) oleh Satpol PP Kabupaten Jember, menimbulkan reaksi dari banyak pihak.

Namun, Bupati Jember Hendy Siswanto justru terkesan cuci tangan atas insiden tersebut dan berdalih Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) salah koordinasi menerapkan perintah.

Hal itu dikatakan pada Ahmad Halim wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember saat mengklarifikasinya. “Saya sudah Tabayyun ke Bupati, nanti akan kita panggil Kepala Satpol PP, seperti ya ada mis-komunikasi perintah,” ucap Halim, Kamis (5/5/2022).

Halim beralibi bahwa intruksi Bupati Jember kepada Satpol PP Itu, sebenarnya untuk menertibkan baliho dan banner yang berada di wilayah wisata saja. Seperti di pemandian Patemon, Pantai Watu Ulo dan Papuma.

Baca Juga :  Kesuntukan Politik di Jember, Tujuh Program Unggulan Bupati Raib

“Ternyata malah menertibkan sejauh Itu, jadi kita akan melakukan tabayyun dan konfirmasi, kita minta komisi A memanggil Satpol PP, karena dasar penertiban itu menimbulkan pertanyaan, bukan perintah tertulis dari Bupati maupun Sekda,” terangnya.

Sementara Itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo menilai bahwa sudah jelas ada bukti, Bupati Hendy telah memberikan instruksi melalui pesan WhatsApp kepada pejabat untuk menertibkan Baliho.

“Tapi, kenapa tiba-tiba ada statemen, Satpol PP salah menafsirkan perintah, ini seakan-akan bupati telah cuci tangan dan lepas tanggung jawab, ketoke mau adu domba (sepertinya mau Adu domba : Red ) pejabat yang dibawah,” tanggapnya.

Baca Juga :  Empat Hari Tenggelam di Pantai Paseban, Pelajar Ditemukan di Pulau Nuso Barong

Instruksi yang tidak jelas seperti Itu, tentunya sangat jelas sangat merugikan organisasi Politik. Mungkin Bupati Jember mengira bahwa kader Partai bodoh semua, dan tidak paham regulasi hukum.

“Dasar hukum yang dibuat dan di instruksi bupati Itu, tidak tepat tentang penurunan. Wong Bawaslu saja mau menertibkan itu ada Surat, lah ini tidak ada pemberitahuan sama sekali ke partai,” terangnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember ini, adanya insiden ini menandakan kalau Bupati Jember Hendy terkesan otoriter, karena telah membangun konflik antara Satpol PP dengan Partai, “Buktinya Dia telah mengadu Satpol PP dengan partai.” Cetusnya. (Awi/Yud)

Bantu Ikuti Saluran : WhatsApp Kami

Dan Bantu Ikuti : Google News Kami

Related Post

 

×