JEMBER — Dalam kegiatan Forum Bisnis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) Jember 2025 yang digelar di Aula Lantai 4 Bank Jatim Jember, Ketua Badan Pengurus Daerah HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf, menegaskan komitmen organisasinya dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Jawa Timur. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa ada tiga poin strategi yang bisa membawa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jember bisa naik kelas.
HIPMI Jatim yang saat ini memiliki struktur organisasi terlengkap di Indonesia dengan keberadaan Badan Pengurus Cabang (BPC) di seluruh 38 kabupaten dan kota itu terus aktif untuk membawa UMKM bisa naik kelas terutama di Je,ner.
“HIPMI Jawa Timur memiliki BPC terbanyak di Indonesia. Dari Sumenep hingga Banyuwangi, kami sudah keliling ke seluruh 38 kabupaten dan kota,” ujar Salim, Sabtu (5/7/2025).
Dari 38 BPC itu, HIPMI Jatim aktif menyerap berbagai keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, HIPMI Jatim memiliki sekitar 2.800 anggota aktif, dan lebih dari separuhnya merupakan pelaku UMKM.
“Artinya, sekitar 1.400 anggota HIPMI Jatim adalah penggerak UMKM. Kami mendengarkan banyak cerita dari mereka, mulai dari tantangan produksi hingga hambatan dalam mengakses pasar,” tambahnya.
Menurut Salim, terdapat tiga poin utama yang secara umum harus bisa ditangani oleh UMKM di Jawa Timur terutama di Jember. Pertama adalah persoalan perizinan yang masih tergolong lambat dan kompleks, terutama di daerah.
“Perizinan masih menjadi momok. Banyak pelaku UMKM yang kualitas produknya bagus, tapi terganjal di urusan perizinan seperti sertifikasi dari BPOM dan lainnya. Kami berharap pemerintah daerah dan pusat bisa membuka akses yang lebih cepat dan mudah dalam hal ini,” katanya.
Kedua, lanjut Salim, UMKM juga kerap kesulitan mengakses pembiayaan karena tidak mampu memenuhi standar administrasi yang disyaratkan oleh lembaga perbankan. Ini, lanjut Salim, bukan karena bisnis mereka tidak jalan, melainkan karena data dan laporan keuangan tidak tertata dengan baik.
HIPMI Jatim, menurut Salim, berencana untuk menggelar program pembinaan administrasi dan keuangan bagi pelaku UMKM. Program ini akan dilaksanakan dengan menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami akan lakukan pembinaan yang menyasar langsung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan penyajian data UMKM agar lebih bankable,” ujarnya.
Kendala ketiga adalah akses ke pasar. Banyak UMKM di Jawa Timur yang kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar, baik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, HIPMI Jatim akan meluncurkan program strategis yang disebut Quadraple Helix Roadmap UMKM Naik Kelas.
“Program ini mencakup empat elemen penting, yakni kolaborasi dengan perbankan, pemerintah provinsi, BPC kabupaten/kota, dan para stakeholder lainnya,” terang Salim.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengharmonisasikan regulasi di daerah agar tidak menjadi penghambat inovasi dan pertumbuhan UMKM.
“Kalau semua pihak satu visi, maka akselerasi UMKM naik kelas bukan lagi mimpi,” pungkasnya.
Selaras dengan Salim, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Disopum) Kabupaten Jember, Sartini juga mendukung penuh peran HIPMI dalam menuntaskan segala kendala di sektor UMKM.
“Kita tidak boleh ketinggalan dari kabupaten lain, seperti Situbondo misalnya, disana UMKM nya sudah cukup maju. Dan Jember juga harus bisa naik kelas,” papar Sartini.
Disamping itu, Diskopum Jember juga akan mendukung bahkan terus membantu para pegiat UMKM dalam pengurusan perizinan, halal hingga BPOM.
“Di Jember sendiri sudah banyak sekali UMKM yang merupakan binaan Dinas Koperasi. Mereka juga rata-rata semuanya sudah memiliki yang Namanya NIB (Nomor Induk Berusaha). Artinya, kita sudah selangkah maju dalam program naik kelas ini, meskipun masih banyak kekurangan yang harus kita benahi,” pungkasnya.
