BONDOWOSO, Pelitaonline.co – Pagu anggaran Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) tahun anggaran (TA) 2021 setelah dilakukan penghematan sebesar 6,97 persen, menjadi menurun sebesar 4, 5 trilyun sekian. Untuk TA 2022 justru lebih menurun lagi menjadi 3, 7 trilyun.
Penurunan pagu anggaran TA 2022 ini oleh Komisi X DPR RI dikritisi. Sebab, kondisi ekonomi Indonesia sedang membutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan.
“Kami dari Komisi X mempertanyakan kembali komitmen pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran pada sektor pariwisata ini. Karena faktanya, sebelum pandemi terjadi di Indonesia, sektor pariwisata ini menyumbang pada pendapatan negara sebesar 1.200 trilyun lebih.” Ujar H.M Nur Purnama Sidi anggota Komisi X DPR RI usai Rapat Koordinasi dengan Menparekraf Sandiugo Uno.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Pur ini, seharusnya pemerintahan pusat menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor yang paling strategis dan yang paling tepat untuk diberikan anggaran yang cukup. “Sehingga dampak penggunaan anggaran itu bisa berefek pada tumbuhnya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang marata,” tukas dia.
Anggota DPR RI dari Dapil Jember Lumajang ini menjelaskan, bahwa, problem utama bangsa ini ada dua hal saat pandemi covid 19 itu terjadi. Pertama, menimbulkan banyaknya pengangguran, dan kedua, pertumbuhan ekonomi terkoreksi sangat dalam. Oleh karena itu, sektor pariwisata ini satu-satunya cara untuk mempercepat pertumbuhan tersebut.
“Minimal jangan memotong, lah. Bila perlu ditambah. Karena efeknya sangat luar biasa untuk menjawab dua hal yang lagi dipusingkan oleh kementerian keuangan, kementerian Bappenas dan kementerian yang lainnya,” terangnya.
Untuk hal tersebut, Bang Pur besama Komisi X DPR mendesak pemerintah pusat supaya anggaran pada sektor pariwisata jangan dipangkas lebih tajam lagi.
“Janganlah memotong anggaran sektor pariwisata. Sebab, transaksi di dunia pariwisata itu bersifat langsung mendongkrak ekonomi nasional. Walaupun terlihat kecil namun nilainya sangat besar sekali untuk pertumbuhan ekonomi. Pariwisata kita ini sudah sampai level desa, loh. Jelas disitu ada transaksi,’ ungkapnya.
Hemat dia, apabila infrastruktur pariwisata ikut terkoreksi, gara-gara anggarannya dipotong, maka berdampak pada orang yang datang ke tempat wisata menjadi berkurang. “Transaksi ekonomi menjadi berkurang. Peredaran uang menjadi lebih sedikit. Kalau tidak ada transaksi, berarti tidak ada pertumbuhan.”
Selain itu, sektor pariwisata merupakan jawaban jitu untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan. Karena, didalam satu tempat pariwisata bisa mendatangkan banyak kegiatan ekonomi.
“Ada orang jualan, ada orang parkir, dan lain-lain yang menciptakan lapangan kerja baru. Dan ini yang sedang dibutuhkan. Karena pengangguran sudah terkoreksi sebanyak 6 juta orang menjadi pengangguran.” Pungkasnya. (Ful/Yud)
