JEMBER, Pelitaonline.co – Kondisi internal DPRD Jember sepertinya sedang kurang baik. Khususnya dalam pembagian porsi proyek melalui usulan anggota Dewan atau pokok pikiran (Pokir) senilai Rp100 Milyar, tidak merata.
Pasalnya, dari data yang terhimpun media ini, total anggaran Pokir Tahun ini (2022) yang diperuntukkan 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember tersebut, masing-masing penerimaan jatahnya tidak sama.
Terlihat, anggota DPRD Komisi A Try Sandi Apriana yang juga menantu Bupati Jember Hendy Siswanto dari sebanyak 53 paket usulan yang disetujui 27 paket. Maka Politisi Partai Demokrat ini akan menerima dana Pokir senilai Rp4,4 miliar.
Kemudian, ada politisi PKS Mashuri Harianto dengan 25 paket senilai Rp2 miliar; politisi NasDem Dedy Dwi Setiawan juga 25 paket senilai Rp2,6 miliar; politisi Gerindra Hasan Basuki 22 paket senilai Rp6,1 miliar; dan politisi PPP Sugiyono Yongki Wibowo 21 paket senilai Rp1,5 miliar.
Dilanjutkan, politisi PDIP Edi Cahyo Purnomo 19 paket senilai Rp3 miliar; politisi PKB Itqon Syauqi 19 paket senilai Rp6 miliar; politisi NasDem Retno Asih Juwitasari 16 paket senilai Rp4,9 miliar; politisi PKS Ahmad Dhafir Syah 14 paket senilai Rp2,7 miliar;
Dan politisi PKB Mufid 13 paket senilai Rp1,8 miliar; politisi Gerindra Ahmad Halim 11 paket senilai Rp2,4 miliar; politisi PAN Nyoman Aribowo 11 paket senilai Rp1,5 miliar; politisi Gerindra Suharyatik senilai Rp2,1 miliar; dan politisi Berkarya Ghofir 11 paket senilai Rp1,7 miliar.
Namun anehnya, proyek Pokir dengan jumlah antara 1-10 paket, nominal anggarannya, justru ada yang mencolok. Seperti politisi PPP Imron Baihaqi 9 paket senilai Rp6,8 miliar; politisi NasDem Kristian Andi Kurniawan 9 paket senilai Rp3,9 miliar; politisi PKB Ghufron 5 paket senilai Rp3,6 miliar; politisi PDIP Danang Kurniawan 10 paket senilai Rp2,6 miliar; dan politisi Golkar Mujiburrahman Sucipto 7 paket senilai Rp2,2 miliar.
Sementara, Pokir antara Rp200-500 juta diterima oleh Sunardi, Siswono dan Alfian Andri Wijaya dari Partai, Gerindra Siswono, Lalu politisi NasDem Gembong Konsul Alam kemudian David Handoko Seto.
Begitu juga, Pokir milik politisi PKB Muhammad Hafidi dan Mohamad Alwi; Legislator PAN Agus Khoironi; serta politisi Demokrat Agusta Jaka Purwana, yang anggarannya jauh lebih kecil
“Kalau melihat dari Pokir, karena Ini masuk di SIPD, jadi komunikasi antara penyelenggara dengan DPRD kurang begitu komunikatif,” ujar salah satu DPRD Jember Sunardi saat dikonfirmasi, Senin (18/4/2022)
Sunardi mengaku bahwa, telah membuat proposal untuk mengajukan 12 paket dari usulan masyarakat sebagai hasil kegiatan reses, tetapi tidak satupun yang terealisasi.
“Seharusnya keluar untuk kepentingan konstituen, ternyata tidak ada satupun punya saya alias zonk (hangus). Jelas ini sangat merugikan saya sebagai anggota DPR khususnya berkenaan dengan Pokir,” curhatnya.
Sunardi menerangkan, dari 12 paket yang telah diajukan tersebut, total anggarannya sekitar Rp1,5 Miliyar. Dari hasil reses bersama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil), tidak satupun yang masuk di SIPD itu, katanya ditolak dan saat verifikasi tidak diberitahu,
“Pak Nardi, kurang ininya tah, kurang ini, itu tidak ada klarifikasi pada saat itu. Jadi ketika tidak masuk ya sudah,” cetusnya.
Politisi Partai Gerindra ini menduga , Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berlaku tidak adil terhadap masing-masing 50 anggota DPRD. Perihal, jatah pokir setiap legislator beda-beda.
“Kenapa yang lain bisa over load? itu pun tidak ada teguran, kan tidak layak lah. Kok punya saya kosong dan pula sebagian anggota DPRD juga tidak masuk,” terangnya
Sunardi merasa dirugikan dengan kecewa terhadap hal tersebut. Karena Pokir berasal dari permintaan masyarakat sewaktu reses. Pastinya jika tidak masuk di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) akan menimbulkan kecurigaan publik.
“Masyarakat tidak percaya lagi ini. Saat saya Reses. Ah.. yang kemarin saja bohong, pak Nardi. Nah.. Ini yang harus sama di pertanggung jawabkan,” tegasnya.
Sementara Pimpinan DPRD Itqon Syauqi terkait hal belum bersedia berkomentar. Demikian juga Kepala Bappeda Jember Hadi Mulyono yang bertugas sebagai Tim Verifikasi Pokir tidak juga bersuara. (Awi/Yud)
