Jember, Pelitaonline.co – Pendamping Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PA PSD) Kabupaten Jember ambil bagian dalam pelatihan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dan RDS se – kecamatan Rambipuji dengan tema KPM dalam Fasilitasi Rapat 3 Bulanan RDS Menggunakan Menu Diagnostik eHDW.
Fourzan Arif Hadi Prabowo dari PA PSD menyampaikan materinya yang menitik beratkan persoalan stunting melalui Review Pelaku Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa, untuk menemu kenali pelaku yang menjadi penggerak pencegahan stunting seperti PDP/PDTI, PLD, dan KPM.
“Nah, mereka para penggerak ini mengorganisir kader Posyandu, Guru PAUD dan kelompok keluarga 1.000 HPK,” Katanya
Fourzan menyebut, delapan KPM di Rambipuji belum ada yang mendapatkan surat keputusan dari kepala desanya masing-masing, padahal legal formal dalam bentul SK kepala desa menjadi bagian penting yang harus dilakukan pemerintah desa.
“SK ini menjadi bagian yang perlu untuk segera diterbitkan agar KPM selama menjalankan tugas bisa dibiayai oleh APBDes tahun 2021,” jelasnya.
Dari catatan Fourzan, tugas pendataan dan pemantauan 1.000 HPK, telah dilakukan oleh KPM sejak September 2020. Bentuknya, dengan memasukkan identitas ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0-2 tahun, dan anak 2-6 tahun.
“Dalam kurun waktu enam bulan, jumlah 1.000 HPK yang telah didata mencapai 1.175 jiwa dengan rincian, ibu hamil sebanyak 366 jiwa, ibu nifas 30 jiwa, anak usia 0-2 tahun 779 jiwa dan anak usia 2-6 tahun sebanyak 857 jiwa.” Terangnya
Selain itu Pendataan oleh KPM lanjut Fourzan, juga meliputi ketersediaan fasilitas layanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi 83 Posyandu, sekolah Pra SD sebanyak 49 sekolah dan Polindes/Poskesdes sebanyak 4 unit.
” Status konvergensi desa berada pada skor yang memprihatinkan, untuk ibu hamil dari 386 menunjukkan 52 persen memiliki layanan secara lengkap, sementara 12 ibu hamil mendapati kondisinya kekurangan energi kronis.” terangnya
Sementara, untuk anak skor menunjukkan angka 14 persen, artinya dari 845 anak hanya ada 118 jiwa memiliki layanan lengkap, sementara sisanya tidak memiliki layanan sepeti akta kelahiran, BPJS, jamban keluarga sehat.
Keberadaan itu, ke depannya Fourzan mewacanakan sebuah agenda yang harus dibahas dengan melibatkan stakeholder agar bisa diadvokasi secara bersama dengan pendekatan konvergensi atau gorong royong.
” Sebab pencegahan stunting memerlukan peran semua pihak seperti OPD Kesehatan, OPD Pekerjaanan Umum, OPD Kependudukan, OPD Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, OPD Pertanian, Bappeda, DPMD, dan pemerintah desa,” Paparnya
Di agenda tersebut sambungnya, membahas paket layanan di kecamatan Rambipuji sesuai data KPM diantaranya untuk layanan KIA sebanyak 28 persen, Air Bersih dan Sanitasi 33 persen, Konseling Nutrisi Terpadu 21 persen, Jaminan Sosial 7 persen, dan PAUD sebanyak 10 persen.
Laporan pendataan dan pemantauan sasaran 1.000 HPK pada EHDW ini, kata Fourzan, akan menjadi Score Card atau Kartu Penilaian Tahunan terhadap Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa.
“Score Card tersebut akan menjadi salah satu persyaratan pengajuan Dana Desa tahap akhir,” Pungkasnya (Ris/Yud).
