BIROKRASI – Jakarta, 10 Juni 2025.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya transformasi desa menjadi desa berketahanan pangan untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kegiatan Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim di Jakarta, Yandri mengungkapkan strategi komprehensif yang menggabungkan alokasi dana desa minimal 20 persen untuk ketahanan pangan dengan gerakan menanam yang harus dibudayakan di seluruh desa Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan Astacita kedua Presiden Prabowo tentang swasembada pangan dan didukung regulasi Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 yang mengamanatkan fokus penggunaan dana desa untuk agenda ketahanan pangan nasional.
Strategi Sinergitas Desa Berketahanan Pangan dan Program MBG
Mendes Yandri Susanto menjelaskan visi strategis yang menghubungkan transformasi desa berketahanan pangan dengan kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam acara Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim yang digelar di Jakarta, Yandri menekankan bahwa desa yang telah berhasil membudayakan gerakan menanam dapat menjadi tulang punggung penyediaan bahan pangan untuk program prioritas nasional ini.
“Gerakan menanam itu belum menjadi budaya kita. Nah, saya berharap melalui P3PD ini (program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa), sharing knowledge desa berketahanan pangan dan iklim, ini (gerakan menanam) menjadi gerakan kita semua,” ungkap Yandri. Pendekatan ini mencerminkan strategi holistik yang tidak hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga pada perubahan mindset dan budaya masyarakat desa.
Program Makan Bergizi Gratis yang mulai digulir sejak 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp171 triliun. Program ini dirancang untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Yandri menegaskan bahwa sinergi antara desa berketahanan pangan dan Program MBG akan menciptakan ekosistem yang saling mendukung. “Jadi nanti kalau bapak ibu tanam di desa, langsung diserap sama dapur Makan Bergizi. Cabainya diserap, telurnya diserap, ikannya diserap,” jelasnya, menggambarkan model supply chain yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Implementasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Mendes Yandri mengungkapkan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana desa yang substansial untuk mendukung program ketahanan pangan. Pemerintah telah menyiapkan dana desa sebesar Rp 16 triliun yang difokuskan untuk ketahanan pangan, mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Regulasi yang mendukung implementasi ini tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Pasal 7 ayat (4) Permendes tersebut mengamanatkan alokasi dana desa minimal 20 persen untuk mendukung agenda ketahanan pangan.
“Kami akan segera tandatangani Permendes pemanfaatan dana desa yang sudah kita cantumkan minimal atau sekurang-kurangnya 20 persen dari dana desa itu dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Artinya, boleh lebih dari 20 persen, kurang gak boleh,” tegas Yandri. Perubahan dari “maksimal 20 persen” menjadi “minimal 20 persen” menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mendorong ketahanan pangan di tingkat desa.
Yandri menjelaskan fleksibilitas penggunaan dana tersebut: “Ada namanya pemanfaatan dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan. Boleh dibuat kolam lele, boleh. Dibuat ayam telur, boleh. Dibuat kangkung, boleh.” Pendekatan ini memberikan keleluasaan kepada setiap desa untuk mengembangkan potensi lokal sesuai dengan karakteristik geografis dan keunggulan komparatifnya.
Gerakan Menanam sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Iklim
Mendes Yandri menekankan bahwa gerakan menanam tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada perbaikan iklim. Strategi ini mencerminkan pendekatan sustainable development yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu program komprehensif.
“Gerakan menanam tidak hanya bermanfaat membantu warga memenuhi kebutuhan pangan dan mewujudkan desa berketahanan pangan, tetapi juga bermanfaat memperbaiki iklim,” ungkap Yandri. Ia mencontohkan bahwa gerakan menanam pepohonan dapat berkontribusi signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Yandri juga menegaskan bahwa gerakan menanam tidak memerlukan lahan yang luas. Masyarakat desa dapat memulai dari perkarangan depan rumah, menciptakan model urban farming yang dapat diadaptasi di berbagai kondisi lahan. Pendekatan ini demokratis dan inklusif, memungkinkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kepemilikan lahan.
Implementasi gerakan menanam ini sejalan dengan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) yang bertujuan menciptakan sharing knowledge antar desa. Model ini memungkinkan transfer pengetahuan dan best practices dari desa yang telah berhasil ke desa lain yang masih dalam proses transformasi.
Keterkaitan dengan Astacita Presiden Prabowo
Yandri menegaskan bahwa perwujudan desa berketahanan pangan sejalan dengan Astacita kedua dari Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional akan dapat terealisasi melalui transformasi desa-desa di Indonesia.
“Menyambut baik dan siap menyukseskan swasembada pangan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Yandri. Komitmen ini didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mewujudkan swasembada pangan pada tahun 2025.
Strategi ini mencerminkan pendekatan bottom-up development yang menempatkan desa sebagai basis pembangunan nasional. Dengan 75.000 lebih desa di Indonesia, potensi kontribusi dalam mencapai swasembada pangan sangat besar jika setiap desa dapat berkontribusi optimal dalam produksi pangan.
Program ini juga terintegrasi dengan rencana pembentukan Koperasi Merah Putih di 70.000 desa sebagai langkah strategis memperkuat perekonomian desa. Sinergi antara ketahanan pangan dan penguatan ekonomi desa ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Mekanisme Penyerapan dan Distribusi Hasil Pertanian Untuk MBG
Yandri menjelaskan mekanisme konkret bagaimana hasil pertanian dari desa berketahanan pangan akan diserap untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Ia menekankan pentingnya local supply chain yang meminimalkan ketergantungan antar daerah dan mengoptimalkan potensi lokal.
“Rugi kalau ngambil dari desa lain. Kenapa enggak dari desa kita? Misalnya, Tangerang ngambil dari Bogor, rugi,” tegasnya, menggambarkan visi ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya efisien dari segi logistik dan biaya, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi jejak karbon dari transportasi pangan.
Yandri menginginkan dana desa untuk ketahanan pangan dapat dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pihak pengelola. “Nanti, hasilnya akan diserap sebagai bahan baku untuk makan siang bergizi dan keuntungannya juga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.
Mekanisme ini menciptakan value chain yang terintegrasi, di mana desa tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang mendapat manfaat langsung dari program nasional. Model ini diharapkan dapat menciptakan sustainable income bagi masyarakat desa dan memperkuat basis ekonomi lokal.
Pengawasan dan Pendampingan Program
Mendes Yandri menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasi dana desa untuk ketahanan pangan. Ia berharap adanya pembinaan dan pendampingan dari unsur kepolisian untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa.
“Dalam Rakernis ini, penting bagi kami untuk memastikan bahwa pengawasan dana desa itu benar-benar kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, maka swasembada pangan akan berhasil,” tegasnya. Komitmen pada good governance ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan efektivitas program.
Yandri juga berharap TNI dapat berkolaborasi dengan Kemendes PDT untuk menjaga dana desa tersebut. “Nah, kalau dikawal dengan Pak Babinsa (Bintara Pembina Desa) dengan Pak Danrem (Komandan Korem), itu semua Insya Allah akan berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Sistem pengawasan multi-layer ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan institusi, diharapkan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
Strategi Mendes Yandri Susanto dalam mengintegrasikan desa berketahanan pangan dengan Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek produksi, distribusi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan alokasi dana desa minimal 20 persen untuk ketahanan pangan dan budayanya gerakan menanam, program ini berpotensi menciptakan transformasi signifikan dalam mencapai swasembada pangan nasional. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat desa dalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri pangan dan berkelanjutan.(UA/Red)
