JEMBER, Pelitaonline.co – Satu tahun di pimpin Bupati Hendy Siswanto, angka kemiskinan di Kabupaten Jember meningkat. Hal itu terlihat dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021.

Diketahui, Tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Jember yakni 10,09 persen dan di tahun 2021 meningkat mencapai angka 10,41 Persen. Tak ayal jika Fenomena ini menjadi sorotan DPRD Jember.

Hadi Supa’at, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, mengatakan bahwa meningkatnya angka, melebihi rata rata angka kemiskinan di tingkat Nasional Tahun 2021 yakni 10,14 persen.

Hal ini menunjukan, Bupati Jember Hendy Siswanto, tidak konsisten dengan visi-misi yang di sampaikan pada saat serah terima jabatan yang dihadiri Gubernur Jawa Timur dalam Paripurna DPRD Khofifah Indar Parawansa tanggal 2 Maret 2021.

“Bahwa, di poin ketiga menyatakan bahwa bupati ingin menuntaskan kemiskinan secara struktural dan kultural di semua wilayah, ternyata berbanding terbalik, setahun menjabat angka kemiskinannya bukan berkurang, malah bertambah,” ujarnya, Sabtu (2/4/2022)

Menurutnya, di tahun pertama menjabat sebagai Bupati Jember Hendy Siswanto, justru lebih mengutamakan visi-misi ke 6 yakni meningkatkan infrastruktur di semua wilayah dengan skema anggaran tahun Jamak.

“Artinya apa?, di situ terlihat ada ke tidak seriusan penanganan kemiskinan oleh Bupati dalam pengentasan kemiskinan. Ada 257 ribu lebih saudara kita yang ekonominya masih jauh dari harapan,” terang Pria yang akrab disapa Hadi ini

Selanjutnya, bukti bahwa ada Indikasi ketidak seriusan dalam pengentasan kemiskinan. Bisa dilihat dari anggaran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember tahun 2021 yang jumlah sangat sedikit hanya Rp1,3 Miliar.

“Itupun secara akumulatif hanya untuk pengadaan barang dan jasa. Sementara fokus pada penanganan kemiskinan hanya Rp120 juta,” ucap Hadi

Belum anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Ketenagakerjaan yang jumlahnya juga relatif kecil, padahal lembaga ini berpotensi dapat mengurangi kemiskinan.

“Cuma ada anggaran untuk pelatihan-pelatihan UMKM, bagi warga miskin yang hanya dibekali sebuah Ilmu, tapi tidak diberi peralatan yang mereka butuhkan, supaya mereka berdaya,” tutur Anggota Komisi C ini.

Namun, Politisi asal PDI Perjuangan ini Bupati Hendy melalui OPD yang lain malah melakukan pemborosan anggaran yang tidak bernilai penting bagi masyarakat. Seperti, renovasi Pendopo Bupati Jember yang memakan biaya mencapai Rp3,7 Miliyar

“Bahkan kemarin, ada pembelian smartphone yang menurut kami tingkat urgensinya tidak ada, atau Pembangunan lapangan Golf yang mencapai 5 Miliyar. Jadi menurut saya Bupati tidak serius menangani dan menurunkan angka Kemiskinan,” Pungkasnya. (Awi/Yud)