JEMBER, Pelitaonline.co – Peserta yang mengikuti tes (seleksi) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian atau biasa disebut PPPK, pastinya semua menginginkan bisa lulus. Mengingat peluang itu memang sangat di tunggu.

Namun dibalik itu, tentunya rasa kekhawatiran tidak lulus seleksi pun pasti ada, termasuk peserta yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor (FTH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember.

Melalui beberapa perwakilannya, persatuan pengajar Honorer mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. Mereka menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D dan Dinas Pendidikan, Rabu (6/10/2021).

Dalam RDP, terlihat PGRI Jember melalui ketua 1 Forum Tenaga Honorer Trio Saputra, meminta agar DPRD mendesak Bupati Jember Hendy Siswanto untuk segera berkirim surat kepada Mendikbud Ristek RI dan meminta, peserta yang mengikuti seleksi PPPK tahap satu agar lulus semuanya.

“Kami atas nama guru honorer semua, akan terus berjuang, untuk itu kepada teman-teman tetap harus bersabar,” ujar Trio kepada Pelitaonline.co usai RDP.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Guru Dinas Pendidikan Jember Ismail menerangkan bahwa, sebenarnya yang berhak menentukan kelulusan ujian PPPK dari Kemendikbud Ristek RI, bukan dari Pemerintah Daerah.

“Jadi yang bisa memperjuangkan adalah pak Bupati nanti, kami hanya akan bisa meneruskan aspirasi teman-teman supaya lulus, itu saja” tanggapnya.

Ismail menjelaskan, sesungguhnya kuota PPPK 3671. Sementara peserta yang ikut ujian hanya 3628, jadi belum mencapai target. “Tapi nanti ada tiga kali seleksi, jadi yang tidak lulus seleksi ke satu, bisa ikut diseleksi kedua, yang kedua tidak lulus bisa ikut seleksi ke tiga,” jlentrehnya.

Ketua Komisi D DPRD Jember Muhammad Hafidi memaparkan, para peserta PPPK, pasti mengetahui lulus dan tidaknya ujian itu. Setidaknya  pemerintah menghargai para guru honorer yang sudah lama kerja di pendidikan, untuk dapat kesejahteraan, agar bisa masuk PPPK.

“Tentunya sebagian dari peserta ini , pasti juga sudah mengetahui bahwa akan tidak lulus seleksi. Maka dari itu mereka berusaha mencari keadilan. Oleh karenanya, Bupati Jember harus mengambil langkah, dan memikirkan nasib guru honorer yang tidak tersaring di PPPK ini.” Pungkasnya. (Awi/Yud)