JEMBER, Pelitaonline.co – Masih kurang fasilitas bagi penyandang disabilitas di tempat-tempat umum di kabupaten Jember menyulitkan mereka dalam beraktifitas.
Padahal, para penyandang disabilitas memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, karena infrastruktur yang memadai ,untuk orang-orang berkebutuhan orang-orang berkebutuhan khusus.
“Bagaimana memainkan peran, kalau belum ada tempat-tempat publik, yang bisa diakses mandiri, oleh temen-temen disabilitas,” ujar Pendamping Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PA-PSD) Program Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) Akhmad Faurzan, saat dikonfirmasi melalui sambungan Whatsapp, Jumat (27/8/2021)
Menurutnya, hal itu dikarenakan , sebelum tahun 2016, pembangunan infrastuktur dari pemerintah tidak memperhatikan kelompok rentan , sehingga yang bisa menikmati pembangunan tersebut, hanya masyarakat dengan tubuh normal.
“Contoh di tempat – tempat ATM di setiap Bank se Jember, hampir semua itu menggunakan ondak-ondakan, tidak ada yang plengsengan untuk masuknya, sehingga tidak bisa dilewati oleh penyandang disabilitas yang biasanya memakai kursi roda,” kata pria yang akrap disapa Itong ini.
Selain itu, lanjut Itong, masih banyak tempat organisasi perangkat daerah (OPD) terkesan kurang mendukung, bagi penyandang disabilitas, sehingga membuat mereka yang berkebutuhan khusus, merasa kesulitan untuk memperoleh pelayanan publik.
“Seperti di Kecamatan Sukorambi, dulu itu ada teras jalan miring, yang bisa dilewati pengguna korsi roda atau penderita disabilitas lainnya, sekarang begitu pendopo kecamatan di bangun sudah nggak ada jalan itu, ini yang perlu dievalusi dalam bicara pembangunan inklusi dalam konteks disabilitas,”terangnya
Oleh karena itu, Itong berharap dalam pembangunan daerah, sebaiknya pemerintah harus memperhatikan kelompok rentan, mulai dari Disabilitas, Lansia, Anak-anak, perempuan dan masyarakat umum.
“Lima komponen besar ini, jangan sampai ditinggal dalam proses pembangunan apapu, baik daerah ataupun desa, jangan disamakan maknai sama dengan lainya,” Imbuh dia.
Paling tidak, dalam pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah (APBD) , pemerintah perlu menganggarkan khusus bagi kelompok rentan tersebut, sehingga hasil pembangunan infrastruktur tersebut bisa bermanfaat bagi semua kalangan.
“Karena kalau bagi kelompok rentan itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan ,pastinya kelompok yang tidak rentan itu juga bisa,”bebernya
Sementara itu, untuk anggaran infrastruktur bagi mereka yang berkebutuhan khusus, kata dia, pemerintah Kabupaten Jember sepertinya juga belum menyediakan, karena ,sejauh ini hal tersebut masih wacana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Tapi saya rasa juga belum optimal, karena hanya infrastruktur, kalau bicara optimalisasi seharusnya pemerintah menyediakan juga tenaga publik yang bisa menerjemahkan bahasa kebutuhan khusus, seperti tuna rungu, ataupun yang lain,” tandas Itong (Awi/Yud)
