SITUBONDO, Pelitaonline.co – Bupati Situbondo, Karna Suswandi launching program Gerakan Bebas Katarak Bersama untuk Situbondo Sehat dan Berjaya (Gebrak Bersinar). Acara tersebut berlangsung di RSUD Besuki. Selasa (7/6/2022).
Selain itu ia mengatakan, bantuan operasi mata katarak diberikan secara gratis pada masyarakat Situbondo. Hari ini lanjut dia, kita launching program pelayanan kesehatan dengan program Gebrak Bersinar.
“Harapannya, mereka yang selama ini mengalami kebutaan bisa melihat kembali,” ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Bung Karna ini, semua warga penderita mata katarak bisa mendaftar hanya dengan menunjukkan KTP ke petugas Puskesmas se-Situbondo. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan kesehatan.
“Alhamdulillah sejauh ini ada 275 warga yang sudah mendaftar dan telah mengikuti screening,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Pemkab Situbondo secara konsisten menjalankan program operasi mata katarak gratis kepada warga. Ia mengaku sudah menanyakan langsung kepada pasein yang sedang menunggu dilakukan screening terkait pelayanan di masing-masing Puskesmas.
“Tadi saya dengar sendiri para pasien yang saat ini ada di RSUD Besuki semuanya mengaku merasa dibantu, karena mendapat pelayanan bagus dari petugas sejak pendataan di Puskesmas,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Besuki, dr. Imam Hariyono menjelaskan, kegiatan operasi mata katarak dipusatkan di RSUD Besuki. Sebab rumah sakit plat merah memang telah memenuhi syarat. Pelayanan operasi mata katarak bekerja sama dengan Klinik mata Tritya Surabaya serta didukung 11 tenaga medis spesialis mata dengan berbagai jenis keahlian.
“Bagi pasien yang lolos screening akan dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2022 mendatang. Setelah operasi dilakukan, perawatan juga diberikan secara gratis hingga pasien benar-benar sembuh,” Pungkasnya.
Diketahui, Pemkab Situbondo juga mengajak masyarakat memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Santri Pancasila. Sebab ketika rokok ilegal itu tidak diberantas, maka penerimaan negara dari sektor cukai akan menurun. Sehingga hal itu berdampak terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT -red) yang diterima pemerintah daerah. (ADV/Ron)
