JEMBER, Pelitaonline.co – Sekitar 1353 Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik dan memperoleh Surat Keputusannya (SK) dari Bupati Jember Hendy Siswanto memperoleh beban kerja diluar profesinya.
Hal itu termaktub dalam surat yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Jember Nomor 800/6028/414/2022 dalam menindaklanjuti Instruksi Bupati dalam penyerahan SK Pengangkatan PPPK Guru Tahap 1 untuk mencari juga peserta vaksinasi.
Terbaca dalam surat edaran tersebut, PPPK Guru diminta mengajak kerabat, keluarga dan tetangga mereka dengan target minimal memperoleh 25 orang, untuk divaksin Covid-19 dosis 2 baik umum maupun Lansia, serta harus membawa peserta itu ke Puskesmas sesuai domisili tempatnya mengajar.
Selanjutnya, PPPK Guru itu juga diwajibkan melaporkan setiap peserta vaksinasi yang berhasil diajak, dengan format Exel di laman http://s.id/FormatLaporanFaksinPPPK yang disertai bukti foto, berupa pasien itu disuntik vaksin Covid-19.
Kemudian, PPPK Guru juga diharuskan, menyampaikan laporan peserta vaksinasi itu, kepada BKPSDM Jember paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Oleh karenanya, untuk mengetahui data penduduk yang belum divaksin, tenaga pendidik itu dianjurkan berkoordinasi dengan Puskesmas dan Kecamatan sesuai domisili mereka mengajar.
Bahkan, laporan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati tersebut, akan dijadikan unsur evaluasi kerja PPPK Guru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Edi Cahyo Purnomo menilai mungkin instruksi tersebut bagian dari upaya percepatan vaksinasi. Namun nantinya akan membebani kerja PPPK Guru, disaat Kota Tembakau ini krisis tenaga pendidik.
“Seharusnya, bagaimana siswa-siswi bisa mendapatkan proses belajar mengajar, itu harus terlaksana dulu. Jangan menambah beban temen-teman (PPPK Guru) yang baru dilantik, seharusnya kita fokus pada proses belajar mengajar,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Jumat (25/3/2022)
Menurutnya, Instruksi Bupati Jember ini terkesan memberikan paksaan terhadap PPPK Guru tersebut, meskipun tujuannya untuk peningkatan vaksinasi. Bahkan, kebijakan itu pasti merepotkan seorang pendidik.
“Apalagi masih harus mendata, berkoordinasi dengan Puskesmas. Maka temen-temen PPPK ini akan terbebani, menambah pekerjaan , bisa-bisa teman-teman tidak fokus nanti,” kata pria yang akrab disapa Cak Ipung ini
Lebih lanjut, Cak Ipung menerangkan bahwa surat edaran yang dikeluarkan BKPSDM Jember untuk PPPK Guru iti tentunya tidak cocok, karena seharusnya pendataan vaksinasi jelas ranah nya tenaga kesehatan.
” Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan kenapa dibebankan ke temen-temen PPPK Guru. Kalau temen-temen (PPPK Guru) hanya sekedar sosialisasi ke masyarakat , siswa atau wali murid, saya sepakat, tapi jangan sampai dikasih beban lebih, mereka pasti tidak bisa fokus,” terangnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan poin yang terkesan memaksa di Surat Edaran BKPSDM Jember ini, juga nampak ketika PPPK Guru diharuskan paling sedikit memperoleh 25 peserta vaksinasi.
“Karena masing-masing wilayah, kondisinya tidak sama, bagaimana kalau temen-temen PPPK merasakan tidak terpenuhi 25 , apalagi disitu ada poin yang mengatakan akan jadi bahan evaluasi, ini kan bentuk penekanan, apakah mau dianulir jadi PPPK? (Jika tidak mencapai target),” ungkap Ipung.
Seharusnya Pemkab Jember, lanjut Cak Ipung, cukup memberikan arahan dan strategi, agar PPPK Guru mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, akan pentingnya vaksinasi, kepada Siswa maupun wali murid.
“Fokus temen-temen ini adalah fokus pada belajar mengajar, supaya kekurangan 5000 Guru kemarin, segera terpenuhi,” Tandasnya. (Awi/Yud)
