SITUBONDO, Pelitaonline.co – Pasca, Bupati Situbondo Karna Suswandi Kabulkan permintaan penghasilan tetap (Siltap) setiap bulan bagi perangkat desa. Forum Komunikasi Antar Perangkat Desa (Faskad) gelar rapat konsolidasi di Kantor Desa Tokelan, Kecamatan Panji. Selasa. (7/6/2022).
Menurut Ketua Umum Faskad, H. Moh Zaini, tujuan rapat konsolidasi ini dalam rangka membahas berbagai agenda kerja dan tugas perangkat desa dalam membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa.
Karena, Faskad ini wadah perangkat desa untuk sama-sama belajar. Terutama dalam menyusun APBDES, membuat SPJ, serta cara melayani masyarakat dengan baik.
“Kegiatan ini sengaja kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab perangkat desa. Gebrakan pertama kami sudah berhasil, dan hasil kerja keras Faskad juga dirasakan oleh teman-teman perangkat sekabupaten Situbondo,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa Faskad sendiri sudah terbentuk 7 tahun lalu, dan baru ada di kecamatan Panji. Untuk di kecamatan lain masih akan dibentuk juga.
“Kali ini kami berkumpul dalam rangka menyatukan misi sesama perangkat desa dalam membantu kepala desa agar pelayanan masyarakat berjalan optimal,”ucapnya.
Ia ingin ke depan perangkat desa di kecamatan lain bisa turut bergabung dalam komunitas ini. Kami berharap ke depan teman – teman di kecamatan lain bisa bergabung.
“Jika di semua kecamatan sudah bergabung dan menyatukan misi, tentu pemerintahan desa akan berjalan sangat baik dan pelayanan pada masyarakatpun akan juga baik,” pungkasnya.
Pemkab Situbondo juga mengajak masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Santri Pancasila. Sebab keberadaannya jelas merugikan negara, karena tidak ada pemasukan dari sektor cukai. Sehingga berdampak terhadap penerimaan pemerintah daerah dari DBHCHT.
Sekedar informasi DBHCHT Pemkab Situbondo tahun 2022 sebesar Rp55.748.515.000. Yang dikelola oleh beberapa OPD. Di antaranya Dinsos, Diskoperindag, Disnaker, Dispertangan, Dishub, dan Dinas PUPP, Satpol PP, RSUD dr Abdoer Rahem, RSUD Besuki, serta RSUD Asembagus.
Dana jumbo tersebut digunakan untuk pembangian BLT, pelatihan kerja, pembagian pupuk urea gratis kepada petani, pemasangan PJU, pembangunan RTLH, progam Tolop (tutup lubang -red), pembangunan jamban keluarga, progam sehat gratis (Sehati), penurunan angka stunting, pengadaan alat kesehatan (Alkes), rehap gedung rumah sakit, sosialisasi tentang cukai dan operasi pasar rokok ilegal. (ADV/Ron)
